Network
KABAR PRIANGAN - Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Timur Gedung Sate, Kamis, 10 Maret 2022.
Rakor tersebut dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat Tanah Daerah dan penandatanganan Fakta Integritas Barang Milik Daerah sekaligus pengukuhan Penyuluh Antikorupsi.
Hadir dalam kesempatan tersebut,Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Mulyana, Inspektur Khusus Itjen Kemendagri Kementerian Dalam Negeri Teguh Narutomo, Forkopimda Jabar, Kakanwil BPN Jabar , Perwakilan BPK RI Jabar, Sekda Jabar dan para Bupati/Walikota se-Jawa Barat.
Baca Juga: Jelang Porprov 2022, Ratusan Atlet di Sumedang Jalani Tes Pengukuran Kebugaran Fisik
Inspektur Khusus Itjen Kemendagri Teguh Narutomo menyampaikan, aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) pada tahun 2022 ini akan mulai dikelola bersama-sama oleh KPK, BPKP dan Kemendagri.
Menurutnya, hal tersebut menjadi sebuah momentum komitmen bersama bahwa pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tugas KPK saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama.
"Hari ini kami meminta komitmen seluruh jajaran pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun daerah untuk bersama-sama melakukan pola pencegahan korupsi, caranya dengan menjalankan MCP," tuturnya.
Baca Juga: Nyata! Rombongan Satpol PP Jatigede Sumedang Diteror Hantu Pocong
Dikatakan Teguh, secara teknis aplikasi MCP bertujuan agar tata kelola pemerintahan dapat dilakukan sesuai aturan dan semestinya agar di kemudian hari tidak terjadi maladministrasi.
"Kita kawal, tidak hanya verifikasi, tetapi juga dibuktikan dengan benar. Bukan sekedar upload dokumen 'dijaga.id' tapi juga diverifikasi secara detail. Ini yang memang semestinya dilakukan," katanya.
