Network
KABAR PRIANGAN - Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Pengurus Kecamatan (PK) DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tasikmalaya mendesak agar pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI yang akan digelar akhir Maret ini ditunda.
Soalnya, OKP dan PK yang terdiri dari AMS, Pitaloka Siliwangi, IMA Ams, SEMMi, Gema Keadilan, Kohati, PK Jamanis, PK Jatiwaras serta Pemudi PUI itu banyak mencermati proses tahapan Musda DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya yang ditengarai menyalahi administrasi alias maladministrasi.
Desakan penundaan itu didasari sejumlah poin krusial seperti tak ada pengumuman terkait keabsahan peserta Musda DPD KNPI yang baru digelar 17 sampai 28 Februari. Sampai saat ini, pengumuman mengenai siapa saja OKP atau PK yang berhak jadi peserta belum disampaikan.
Baca Juga: Jabatan Ketua KNPI Kabupaten Tasikmalaya Banyak Peminat, Sudah Tujuh Orang Mendaftar
"Padahal keabsahan peserta sangat penting agar tak muncul polemik di kemudian hari," kata Sekretaris PK KNPI Jamanis Ali Lukmanudin saat menggelar konferensi pers di Rumah Kopi, Jalan Galunggung, Kota Tasikmalaya, Senin 14 Maret 2022.
"Beberapa OKP maupun DPK juga mensinyalir ada rekomendasi untuk kandidat tertentu yang hanya ditandatangani ketua atau sekretarisnya saja," ujar Ali menambahkan.
Tak hanya itu, lanjut Ali, pelaksanaan musda juga direncanakan digelar akhir Maret atau hanya sekitar sebulan setelah digelar rapat pimpinan tanggal 29 Desember 2021.
Baca Juga: Irigasi di Cileles Jatinangor Sumedang Jebol, Diduga Imbas dari Drainase Tol Cisumdawu
"Sesuai amanat rapimda, musda digelar enam bulan setelah verifikasi peserta dilakukan. Bila mengacu pada hasil rapimda, maka musda baru digelar bulan Juni mendatang," ujar Ali.
