Network
KABAR PRIANGAN - Pelantikan ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, di Gedung Galih Pawestri Kota Tasikmalaya, Kamis 17 Maret 2022 diwarnai aksi unjuk rasa.
Sejumlah ibu-ibu yang juga merupakan anggota dari KPPI Kota Tasikmalaya melakukan demonstrasi dengan membawa spanduk yang berisi penolakan terhadap pelaksanaan pelantikan.
Bahkan aksi KPPI Kota Tasikmalaya tersebut diwarnai kericuhan antara massa pro dan kontra, saat massa yang kontra pelantikan tidak diperbolehkan memasuki ruangan pelaksanaan pelantikan.
Baca Juga: Kuota Beasiswa Hanya Untuk 600 Santri, Segera Daftar di Link Berikut Ini
Massa anggota KPPI Kota Tasikmalaya yang kontra pelantikan pengurus baru tersebut berteriak-teriak di depan pintu gerbang gedung sembari membawa spanduk beruliskan nada protes.
Sempat terjadi aksi dorong-dorongan dan saling tunjuk antara anggota yang pro dan kontra saat berjalannya pelantikan.
Ibu-ibu yang protes berasal dari berbagai anggota partai politik mulai PDIP, Nasdem, PKB, Gerindra dan lainnya menerobos masuk sembari berteriak-teriak memprotes jalannya prosesi pelantikan.
Baca Juga: Pabrik Pengolahan Kayu di Sindangkasih Ciamis Terbakar, Empat Pekerja Lolos dari Maut
Namun, walau ada penolakan dari massa aksi yang melakukan protes, pelantikan tetap berjalan.
Bahkan seusai pelantikan, Ketua KPPI Provinsi Jawa Barat Ratnaningsih tidak mau menanggapi massa yang kontra dan langsung keluar gedung dengan menaiki kendaraannya untuk segera meningalkan tempat pelantikan.
Merasa kecewa denga sikap Ketua KPPI Jabar tersebut, ibu-ibu yang kontra pelantikan langsung berlarian keluar gedung mencegah mobilnya yang hendak keluar dan menghadangnya dengan memblokade jalan.
Baca Juga: Kalangan Pengusaha di Sumedang Masih Awam Terkait Perubahan IMB ke PBG
Massa aksi tetap ngotot minta penjelasan terkait pelantikan yang dinilai cacat prosedur secara organisasi. Namun setelah dilakukan negosiasi, Ketua KPPI Jabar Ratnaningsih, bersedia keluar mobil untuk berdialog dengan angggotanya yang melakukan protes.
Salah seorang anggota KPPI Kota Tasikmalaya yang melakukan aksi penolakan pelantikan, Anne Yuniarti SH, asal Partai Nasdem Kota Tasikmalaya, mengaku aksinya ini dilakukan bersama perempuan lintas partai lainnya karena pelantikan tak sesuai aturan KPPI.
"Pelantikan Pengurus DPC KPPI Kota Tasikmalaya secara tatap muka langsung cacat secara orgnisasi. Muscab DPC KPPI Kota Tasikmalaya pada Minggu 13 Maret 2022 secara virtual juga cacat prosedur organisasi karena banyak anggota yang tidak dilibatkan," katanya.
Baca Juga: Kementerian Agama Akan Segera Melaksanakan Sidang Isbat secara Hybrid, Simak Penjelasanya
Menurut dia, KPPI adalah organisasi perempuan partai politik dengan dibuktikan oleh rekomendasi dari masing-masing petinggi partai. Bukan hanya asal comot kader partai tanpa rekomendasi resmi partai masing-masing.
"Selama ini, itu yang dilakukan oleh pengurus yang dilantik ini," ujar Anne.
Aksi protes memuncak, lanjut Anne, karena KPPI Kota Tasikmalaya sesuai hasil surat keputusan reshuffle yang diketuai Namina Nina, telah berakhir pada Juli 2021.
Baca Juga: Dies Natalis ke 66, Ma'ruf Amin: IPDN Harus Fokus Cetak SDM Unggul dan Profesional
Sehingga ecara keorganisasian kepengurusan ini sudah tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk kepanitian musyawarah cabang (muscab) yang dilaksanakan Minggu 13 Maret 2022.
"Seharusnya dalam masa tenggang kepemimpinan tersebut yang membentuk kepanitian mucab adalah tim ad hoc atau perpanjangan SK dari DPW (KPPI Jabar) sampai masa yang ditentukan untuk membentuk kepanitian muscab,"
"Tapi, ini tidak dilakukan, ketua yang sudah habis masa aktinya tetap membentuk kepanitiaan muscab diagendakan Selasa 15 Maret 2022," kata Anne.
Baca Juga: Kapolres Sumedang Tinjau Jalan Ambles di Wilayah Buahdua, Begini Kondisinya
Tapi, adanya percepatan muscab secara virtual dengan Ketua KPPI Jabar di rumah ketua lama di Jalan Kebon Tiwu Kota Tasikmalaya pada Minggu 13 Maret 2022, membuat marah anggota lainnya dari tiap partai yang telah punya rekomendasi.
Anne menilai pelaksanaan muscab yang memilih ketua baru ini tidak menempuh mekanisme organisasi. "Yaitu kepesertaan yang melibatkan semua kader perempuan partai politik yang ada di Kota Tasikmalaya," ujarnya.
Selain itu, pihaknya pun mempertanyakan sikap KPPI Jabar yang meligitimasi muscab virtual yang menunjuk ketua baru terpilih secara aklamasi tanpa adanya rekomendasi partai.
Baca Juga: Bencana Pergerakan Tanah di Desa Sukamukti Sumedang, 8 Keluarga Masih Bertahan di Pengungsian
Bahkan Ketua KPPI Jabar disinyalir telah menggunakan power strukturnya untuk membantu mengomunikasikan dengan pengurus masing-masing partai di Jawa Barat untuk membantu komunikasi agar rekom diberikan oleh partai yang ada di Kota Tasikmalaya.
"Ada beberapa partai yang rekomendasi kepengurusannya dari pengurus partai Jawa Barat. Sedangkan kami semua sudah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan masing-masing partai kami di Tasikmalaya," ucap Anne.
"Kami mempertanyakan dengan sikap kepemimpinan ketua KPPI Jawa Barat yang meligitimasi muscab virtual seolah terkesan mendadak," tuturnya, menabahkan.
Baca Juga: Keutamaan Sholat Dhuha, Ini Doanya! Arab, Latin dan Artinya
Sementara itu, Ketua KPPI Jabar Ratnaningsih, mengaku malu dan kecewa dengan kejadian aksi demonstrasi dari anggotanya sendiri yang diwarnai kericuhan.
Karenanya, ujar Ratna, dirinya akan meminta kembali kepada masing-masing ketua partainya untuk melakukan pembinaan kepada kadernya khususnya mereka yang menggelar aksi demonstrasi.
"Dari pelaksanaan muscab di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, baru di Kota Tasikmalaya ini ada kejadian seperti ini. Terus terang saya merasa malu dan kecewa sehingga saya akan meminta pimpinan partai untuk terus melakukan pembinaan terhadap kadernya," ujar Ratnaningsih.
Baca Juga: 'KPK' Diharapkan Menjadi Daya Tunjang Pegawai Non PNS Kemenag Kabupaten Tasikmalaya
Namun demikian, tuturnya, dirinya memaklumi mereka karena pada dasarnya kejadian tersebut akibat terjadi kesalahpahaman antara anggota yang pro dan kontra yakni tidak adanya komunikasi yang baik antara pengurus baru dengan anggotanya yang protes.
Ratna juga mengaku sudah perintahkan antara pengurus pro dan kontra untuk berkomunikasi dan masuk ke struktur organisasi yang baru. "Sehingga semua aspirasi ditubun KPPI Kota Tasikmalaya terakomodir hingga ke depannya tidak ada permasalahan lagi," ujar Ratnaningsih.
KPPI sendiri merupakan organisasi yang mewadahi para perempuan lintas partai atau seluruh partai politik yang ada di Indonesia untuk menjalankan syarat 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen.*
