Kalangan Pengusaha di Sumedang Masih Awam Terkait Perubahan IMB ke PBG

- 17 Maret 2022, 10:15 WIB
Analis Kebijakan Ahli Muda  padaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Diki Hadiansyah
Analis Kebijakan Ahli Muda  padaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Diki Hadiansyah /kabar-priangan.com/Devi Supriyadi/

KABAR PRIANGAN - Kebijakan pemerintah pusat yang merubah permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) rupanya masih awam di kalangan para pemohon terutama para pelaku usaha.

Kebijakan baru tentang IMB ini sebagaimana diketahui telah diberlakukan sejak 9 Agustus 2021 lalu, yang memungkinkan para pemohon IMB harus menempuh mekanisme baru sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2021.

Kepala Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Asep Uus Ruspandi melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Diki Hadiansyah mengatakan, pemerintah pusat telah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) 4 Menteri bahwa bagi kabupaten/kota yang memiliki Perda tentang retribusi PBG, dapat mengacu pada retribusi IMB sebelumnya.

Baca Juga: UPT Metrologi Sumedang Imbau SPBU Wajib Lakukan Tera Ulang Alat Ukur

Mengingat saat ini posisi Kabupaten Sumedang belum memiliki Perda yang mengatur tentang PBG sehingga sebagaimana tercantum dalam PP 16/2021, retribusi PBG bisa mengacu pada retribusi IMB sebelumnya.

Menurutnya semua mekanisme dan nomenklatur tetap mengacu pada PBG yang diajukan melalui sebuah layanan digital via website dari Kementerian PUPR bernama SIM BG atau sistem informasi manajemen bangunan gedung.

"Sekarang permohonan IMB ini harus masuk dulu ke website SIM IMB dengan mengikuti tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setelah semua ditempuh, maka yang akan pertama kali mendapat notifikasi adalah Bidang cipta karya Dinas PUPR. Kami di Dinas PTMPTSP hanya memonitor saja," katanya.

Baca Juga: Pandemi dan Cuaca Hujan tidak Berpengaruh Pada Kesehatan Hewan di Wado Sumedang

Adapun kata dia, saat ini masih ada ratusan permohonan IMB yang masih diproses oleh cipta karya Dinas PUPR. Yang mana didalamnya ada tim khusus TPT (tim penilai teknis) dan TPA (tim profesi ahli) yang menangani berbagai rekomendasi.

Untuk TPA-TPT sendiri melibatkan pihak luar seperti kalangan asosiasi, profesi dan ahli. sehingga berbagai perhitungan ada di tangan PUPR untuk mengkaji dan menghitung retribusi.

Halaman:

Editor: Nanang Sutisna


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x