Network
Namun hingga 30 Juni 2022, dalam pelaksanaan pekerjaan yang terus maju ke arahCikoneng, izin dari Pemkab Ciamis pun tak kunjung dikantongi pihak pelaksana pekerjaan.
"Kami mengetahui pelaksana pekerjaan sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat, namun itu kan khusus di jalan protokol. Tetapi ketika memasuki atau membongkar trotoar, itu kan fasilitas dan kewenangan pemerintahkabupaten. Itu ada ketentuannya yakni harus menempuh perizinan dan melaksanakan ketentuan mengenai K3," ucap Uga.
Baca Juga: Diduga Memiliki Masalah Keluarga, Seorang Pria di Tasikmalaya Nekat Menabrakan Diri ke Kereta Api
Uga menambahkan, pada 11 Juli 2022 pihaknya melakukan patroli lagi hingga melihat pekerjaan menuju ke arah Ciamis Kota. Terlihat pula pengerjaan yang tak mengindahkan aspek K3.
"Setelah melakukan koordinasi dan melihat ke lapangan dengan OPD terkait, kami memutuskan melakukan penyegelan," ujarnya.
Dengan penyegelan tersebut, lanjut Uga, tidak boleh ada lanjutan pengerjaan di wilayah Kabupaten Ciamis, dan pelaksana proyek harus membereskan konstruksi kembali seperti semula dengan melaksanakan aspek K3.
Baca Juga: Polisi Pastikan Abdul Fatah Siswa SMK di Garut Meninggal Karena Kecelakaan
"Selain harus mengantongi perizinan dari Pamkab Ciamis, pekerjaan proyek tersebut harus tetap menjaga kebersihan dan keindahan. Apalagi sekarang Pemkab Ciamis sedang mengikuti penilaian Adipura, dimana kami (Satpol PP) mempunyai kewajiban menegakkan K3," ucapnya.*
