Network
KABAR PRIANGAN - Ribuan honorer tenaga teknis administrasi yang tergabung pada Forum Honorer Kabupaten Garut (FHKG) lintas dinas kecewa berat.
Pasalnya hingga kini, nasib mereka tidak jelas dan terkesan tidak diperhatikan. Mereka pun menilai pemerintah daerah tidak maksimal dalam memperjuangkan status kepegawaianya.
Ketua FHKG Sugianto, menyampaikan apa yang disampaikan Bupati Garut Rudy Gunawan melalui chanel youtube secara live, tentang pengumuman jumlah kuota dan formasi yang masuk PPPK sungguh menyakitkan. Karena tidak ada satu kata pun yang menyinggung tenaga teknis administrasi.
Baca Juga: KPU Garut Sebut Adanya Penurunan Jumlah Pemilih yang Cukup Signifikan
"Terus terang saja pengumuman oleh Pa Bupati itu membuat kami kecewa dan merasa di anak tirikan, tidak diperhatikan, kalau begitu pemerintah tidak adil," ujar Sugianto, Minggu, 2 Oktober 2022.
Ia menuturkan, keberadaan tenaga teknis administrasi merupakan sendinya roda pemerintahan, karena mengerjakan semua tugas tugas ASN yang mereka tidak bisa kerjakan.
"Dan keberadaan kami di kantor-kantor dinas sangat vital. Jadi ironis, jika nasib nasib kami tidak diperhatikan," ujarnya.
Baca Juga: Bupati Garut Apresiasi Kinerja Baznas di Lokasi Bencana Pameungpeuk
Sementara itu, sekertaris FHKG, Yudi Citra menambahkan, memang betul apa yang disampaikan Bupati itu bahwa pengumuman PPPK atas hasil keputusan pusat, dan ia pun sangat memahaminya.
"Kami tidak menyalahkan Pemkab Garut. Hanya saja sangat disayangkannya usulan maupun aspirasi yang kami ajukan melalui audiensi sebelumnya tidak sama sekali ada pengaruh signifikan," ujarnya. Padahal, kata Yudi, jelas hasil dari turunnya formasi dan kuota atas dasar ajuan dari pemerintah daerah.
Hanya saja dulu yang bergeming itu formasi guru dan tenaga kesehatan. Sehingga merekalah yang mendapat prioritas sebagai dasar pengajuan ke pusat.
Baca Juga: BRIN Latih Mahasiswa di Garut Buat Karya Tulis Ilmiah
"Yang saya pertanyakan adalah waktu pengajuan Pemkab Garut apakah memikirkan nasib kita tenaga teknis adminitrasi tidak?. Ini Ironis, mestinyakan Pemkab Garut mengkaji dan menganalisa secara menyeluruh bukan atas dasar yang bergeming saja," ujarnya.
Atas dasar itu, Yudi berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat mengajukan dan mengusulkan tenaga teknis adminitrasi lebih rasional.
"Sehingga berbanding lurus dengan keberadaan kami, ini konteknya program pengangkatan berbasis SDM, nah disinilah perluhya pemerintah memperjuangkan kami, kalau ukurannya SDM kami yang sudah berpengalaman secara birokrasi maupun teknis birokrasi pada intansi masing-masing SDM kami lebih dari S1 bahkan S2. Karena diperhitungkan dengan pengalaman yang sudah siap kerja," katanya.***
