Network
KABAR PRIANGAN - Pihak pelaksana pembangunan dan penataan Taman Alun alun Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dipastikan kena sanksi berupa denda, akibat molornya pekerjaan dari waktu yang sudah ditentukan.
Pasalnya pengerjaan Taman Alun alun Singaparna tersebut mestinya sudah selesai pada 31 Desember 2022, tetapi hingga kini proses pekerjaan masih berlangsung.
Bahkan sejumlah pekerja pada Rabu 4 Januari 2023 terlihat masih sibuk melakukan pekerjaan, seperti menembok berbagai bagian di Taman Alun alun Singaparna.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen, mengatakan pembangunan Taman Alun alun Singaparna yang waktu pekerjaannya harus selesai tahun 2022, namun hingga saat ini belum tuntas tersebut itu karena terkendala cuaca yang kurang bersahabat. Sehingga pengerjaan dilaporkan baru 97 persen saja.
"Tetapi kami sudah menanyakan kepada pihak ketiga (pelaksana) jasa konstruksi untuk dilakukan perpanjangan pekerjaan. Walaupun dia (pihak pelaksana) tetap terkena denda, itu sudah konsekuensinya," kata Zen, Rabu 4 Januari 2023.
Menurutnya, dampak dari telatnya penyelesaian pekerjaan selain denda, juga pencairan harus lebih sedikit dari capaian pekerjaan pemborong. Misalkan capaian pekerjaannya hanya 97 persen, maka dicairkan pembayaran pekerjaan di bawah itu.
Baca Juga: Empat Hari Dilaporkan Hilang, Gadis Belia di Malangbong Akhirnya Berhasil Ditemukan
"Insya Allah kami kawal terus karena itu wajah Kabupaten Tasikmalaya, dan mudah-mudahan segera selesai," ujarnya.
Untuk toleransi penyelesaian pekerjaannya, tambah Zen, yang jelas ada waktu tidak lebih pertengahan atau akhir bulan Januari ini. Sehingga untuk perpanjangan pekerjaan Taman Alun alun Singaparna tersebut sudah dihitung secara teknisnya.
"Intinya laporannya pekerjaan Taman Alun alun Singaparna hari ini sudah 97 persen, dalam tahap penyelesaian. Jadi tinggal 3 persen lagi tahap akhir penyempurnaannya," ujar Zen.
Dia menambahkan, selain sedang melaksanakan pekerjaan Taman Alun alun Singaparna, revitalisasi Pasar Singaparna terus secara bertahap dilakukan oleh pemerintah daerah.
Untuk perkembangannya, saat ini baru pematangan lahan, sementara perencanaan atau DED (detail engineering design) sudah selesai.
"Sisi perencanaan dan fasilitasi sudah kami lakukan. Tinggal punya pasar induk. Apalagi kabupaten tidak punya pasar induk karena pasar kecamatan semua seperti di Singaparna dan Ciawi," ujar Zen.*
