Network
Baca Juga: Jumlah Pengajuan Perceraian di Pangandaran Capai 400 per Bulan, Kebanyakan karena Faktor Ekonomi
Diantaranya, kata dia, akibat kebijakan tersebut banyak anak yang putus sekolah karena kurang mendapat perhatian di bidang pendidikannya. Banyak juga kebijakan yang tidak jelas yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. "Masih banyak pelajar di jenjang SMP yang belum hapal teks Pancasila, ini bukti perhatian terhadap pendidikan mereka dari pihak sekolah termasuk dinas yang sangat kurang. Terus terang kami miris melihat kenyataan seperti itu," ujarnya.
Belum lagi, lanjut Fikri, masih banyak kasus jual beli nilai atau pemberian nilai secara ilegal yang bisa dibeli dengan dengan uang khususnya di sekolah negeri. Sehingga banyak siswa di sekolah negeri yang secara kualitas jauh dari yang diharapkan. "Ini merupakan preseden buruk bagi sekolah yang harus segera dievaluasi besar oleh Dinas Pendidikan," ucapnya.
Termasuk lanjut Fikri, masih banyak juga pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya untuk masuk sekolah negeri. "Sehingga jika tidak ada cuan sangat sulit untuk bisa masuk sekolah negeri apalagi sekolah favorit," ujarnya.
Untuk itu, melalui aksi tersebut pihaknya menuntut permasalahan pendidikan yang ada di Kota Tasikmalaya ini segera dibenahi dengan serius. Menurutnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Hj Eli Suminar mengakui permasalahan di wilayah pendidikan di Kota Tasukmalaya belum tuntas.
"Kami siap melakukan pengawalan dan akan terus memantau kinerja dari para kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan di Kota Tasikmalaya. Tadi Bu Kadis juga mengatakan siap turun dari jabatannya selalu kepala Dinas Pendidikan bila program Disdik yang sudah dijanjikan tidak bisa terealisasikan,"kata Fikri.
Baca Juga: Bupati Garut Siapkan Anggaran Rp70 Miliar untuk Perbaikan Ruang Kelas
