Network
KABAR PRIANGAN - Ratusan warga mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran melakukan unjuk rasa menolak pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran sebesar Rp 350 Miliar, Rabu 29 November 2023. Saat aksi, massa melakukan orasi dan menginginkan masuk ke dalam sehingga situasi memanas.
Pantauan kabar-priangan.com/Harian Umum Kabar Priangan, peserta aksi sempat dorong-mendorong dengan petugas kepolisian sampai gerbang Gedung DPRD Pangandaran pun roboh. Saat situasi memanas, petugas kepolisian sempat menembakan gas air mata.
Perwakilan massa aksi Ikin mengatakan, pihaknya kurang puas terhadap DPRD Pangandaran. "Seharusnya sebelum melakukan putusan (APBD 2024, Red) tunggu kita dulu, ternyata kami hanya dibohongi di luar," kata Ikin di lokasi unjuk rasa.
Baca Juga: Ibu Hamil di Sumedang Dipantau oleh Aplikasi Digital
Ikin mengaku pihaknya diberitahu akan didatangi anggota dewan, namun ternyata tidak ada. "Pak Bupati mengatakan akan menerangkan kenapa defisit dan lain-lain, saya enggak perlu itu, tapi bagaimana menyelesaikan defisit dalam beberapa bulan, saya pegang janji Bupati," ucapnya.
Perwakilan massa lainya Habibudin mengatakan, pinjaman Pemkab Pangandaran sebesar Rp 350 miliar ke bank itu justru akan membuat kezaliman yang lebih besar. "Ketika pegawai tidak bisa dibayar, berapa orang yang akan menjadi korban," ucapnya.
Ia mengatakan pinjaman pemkab tersebut bukan sebuah solusi untuk menyejahterakan rakyat. "Ini hanya kebodohan, saya tahu ini hanya kamuflase Pemkab Pangandaran yang akan membuat borok sendiri dan diobati sendiri," ujarnya.
Habib mengatakan untuk peminjaman itu tak bisa hanya dilihat dari hal APBD 2024 sudah disetujui DPRD Pangandaran, tapi juga harus dilihat izin dari kementerian. "Jangan melihat hanya karena sudah disetujui dewan, tapi ada juga peraturan mendagri, ada batas jabatan bupati boleh meminjam, kan bupati ini akan habis (masa jabatannya) tahun 2024," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, soal penolakan pinjaman itu pihaknya akan mengundang dan berbicara kepada presidium. "Kami akan undang mereka dan semuanya akan dijelaskan, mungkin selasa depan. Soal aksi massa yang melakukan penolakan itu adalah hak masyarakat. Tidak ada masalah, pro dan kontra itu adalah hal biasa," ujar Jeje.***
