Network
KABAR PRIANGAN - Pemerintah Kabupaten Sumedang fokus dalam penanganan inflasi daerah. Untuk pengendalian inflasi daerah digelar Rakor Teknis Harmonisasi atas Hasil Evaluasi, Fasilitasi dan Verifikasi Raperda dengan tema Penyusunan Kebijakan dalam Mengatasi Inflasi Daerah secara virtual.
Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman mengatakan inflasi ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap perekonomian masyarakat, karena apabila harga-harga naik maka daya beli akan turun.
"Dan apabila daya beli masyarakat turun resikonya tingkat konsumsi akan turun yang nantinya kemiskinan akan naik," ucapnya saat Rakor Teknis Harmonisasi secara virtual, Kamis 29 Februari 2024.
Baca Juga: Tempat Tidur untuk Pasien Rawat Inap di RSUD Sumedang Kurang: Hanya 400 Unit
Herman menambahkan, tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat. "Pemkab Sumedang memiliki satu platform Sindang yang disiapkan untuk memudahkan layanan informasi tentang harga bahan pokok penting (Bapokting) di pasar-pasar wilayah Sumedang dan mampu dalam penanganan inflasi," ujarnya
Dalam layanan Sindang ini, semua harga bapokting yang ada di pasar akan tersedia. Data ini, akan otomatis di update setiap hari.
"Melalui layanan Sindang, semua masyarakat bisa melihat kondisi komoditas yang ada di Pasar Sumedang. Harga rata-rata dan stoknya seperti apa, nanti pasti bisa terlihat. Jadi kalau ada kenaikan harga dan keterbatasan stok, kami juga bisa melihatnya di dasboard," katanya.
Baca Juga: Bangunan di PT Kahatex Cimanggung Sumedang Terbakar, Videonya Viral
Herman nenjelaskan, ada empat strategi dalam penanganan inflasi di Kabupaten Sumedang. Kestabilan harga, ketersediaan pangan, kelangkaan distribusi dan komunikasi secara efektif.
"Diharapkan outcomenya IPH terkendali sehingga daya beli masyarakat stabil, terciptanya iklim berusaha yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terpenuhinya kebutuhan layanan masyarakat, meningkatnya PAD terwujudnya data ekonomi terpadu," katanya.
