Network
KABAR PRIANGAN - H. Dadang Solihat atau Dadang Okta dikabarkan dicoret sebagai bakal calon (balon) Bupati Pangandaran dari PDI Perjuangan Pangandaran. Hal tersebut, merupakan keputusan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata. Pencoretan tersebut menciptakan keriuhan di kalangan politisi dan masyarakat Pangandaran.
Salah seorang pengamat politik lokal yang juga pegiat di Saung Aspirasi Sarerea (Sarasa) Pangandaran Tedi Yusnanda mengatakan, pencoretan H. Dadang Okta merupakan indikasi adanya krisis strategi dalam kubu H. Jeje Wiradinata.
Baca Juga: Rumah Perjuangan 145 Pangandaran Gelar Refleksi Mei Melawan Lupa
"Langkah ini menunjukkan bahwa Ketua DPC PDI Perjuangan Pangandaran Jeje Wiradinata merasa terancam dengan meningkatnya popularitas Ujang Endin. Ini bisa diartikan sebagai tanda kepanikan dan upaya untuk merombak strategi di menit-menit terakhir," kata Tedi saat diwawancara sejumlah wartawan, Rabu 22 Mei 2024.
Tedi menambahkan, dengan dicoretnya H Dadang Okta bisa dikatakan sebagai peluang emas bagi H. Ujang Endin. "Untuk bergerak secara mandiri dan mengokohkan posisinya di panggung politik Pangandaran," tuturnya.
Baca Juga: Keterwakilan Perempuan Pada Seleksi dan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Pangandaran Minim
Lima Langkah Strategis
Ada 5 langkah strategis yang perlu dilakukan H. Ujang Endin menurut Tedi Yusnanda. Pertama konsolidasi basis massa. "Ujang Endin harus segera mengonsolidasikan dukungan dari basis pemilihnya, memastikan bahwa para pendukungnya tetap solid dan antusias. Melakukan kampanye langsung ke masyarakat untuk menggalang dukungan lebih luas bisa menjadi langkah awal yang penting," katanya.
Kemudian, membangun koalisi alternatif, dengan mencoret Dadang Solihat, PDIP menunjukkan kelemahan internal yang bisa dimanfaatkan oleh Ujang Endin.
Baca Juga: Keterwakilan Perempuan Pada Seleksi dan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Pangandaran Minim
Ujang perlu segera membangun koalisi dengan partai-partai lain seperti Gerindra, yang sudah menunjukkan sinyal dukungan, serta partai lain seperti Golkar, PKB, PAN, PKS, dan PPP yang dapat membantu memenuhi threshold pencalonan.
