KABAR PRIANGAN - Presiden RI Joko Widodo melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2022.
Hadi Tjahjanto dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi menteri ATR menggantikan Sofyan Djalil yang telah menjabat sejak 27 Juli 2016.
Pelantikan Hadi Tjahjanto tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) nomor 64P tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode tahun 2019-2024.
Pada konferensi pers yang digelar seusai pelantikan, Jokowi antara lain menyampaikan alasan mengapa Hadi Tjahjanto diangkat menjadi menteri ATR/BPN.
“Karena beliau dulu sebagai mantan panglima menguasai territory dan kita juga tahu di lapangan kerjanya sangat detail”, kata Jokowi.
Jokowi pun meminta kepada Hadi agar bisa menyelesaikan sengketa lahan sebanyak-banyaknya.
Baca Juga: Baru Empat Bulan Menjabat, Kepala SDN Darmaraja 2 Sumedang Dihadapkan Pada Tabungan Macet Rp430 Juta
“Urusan dengan sengketa tanah dan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat sebanyak-banyaknya harus diselesaikan, dan saya yakin pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu, termasuk didalamnya urusan tanah yang menyangkut IKN,” ucapnya.
Pada acara pertemuan puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA Summit 2022) tanggl 9 Juni 2022 di Wakatobi, Presiden meminta adanya sistem aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat penerbitan sertifikat tanah, bahkan dalam hitungan jam.
Presiden menegaskan bahwa dalam reforma agraria, penyelesaian sertifikat tanah harus didukung oleh sinergi seluruh lembaga Pemerintah baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meupun Kementerian lainnya, hingga ke Provinsi/Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Baru Empat Bulan Menjabat, Kepala SDN Darmaraja 2 Sumedang Dihadapkan Pada Tabungan Macet Rp430 Juta
Presiden mengingatkan bahwa urusan Tata Ruang tidak lagi bisa ditoletansi karena adanya egosektoral antar lembaga.
“Inilah saatnya forum ini harus kita hancurkan yang namanya tembok sektoral kalau didalam reforma agraria. Kita mengenal kebijakan satu peta. Harus semuanya mengikuti ini. Kalau sudah satu peta, ini enak,” kata Jokowi.
Presiden pun memperlihatkan antusiasnya dalam menyelesaikan program sengketa lahan dan sertifikasi lahan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara bertahap mulai dari 5 juta, kemudian 7 juta hingga 9 juta bidang tanah.
Berikut nama-nama menteri dan wakil menteri yang baru dilantik di Kabinet Indonesia Maju:
Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan
Menteri ATR/BPN: Hadi Tjahjanto
Wamen ATR/BPN: Raja Juli Antoni
Wamendagri: John Wempi Watipo
Wamenaker: Afriansyah Noor***