Network
KABAR PRIANGAN - Ketua Dewan Pengurus Kota (DPK) Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kota Tasikmalaya, Teguh Suryaman, SE menolak program vaksinasi gotong royong yang dicanangkan oleh pemerintah.
Alasannya, biaya program vaksinasi bagi karyawan swasta tersebut terlalu mahal dan akan memberatkan pihak pengusaha.
“Ya, kita keberatan dan terlalu mahal. Apalagi kita kita masih belum pulih akibat dari pandemi covid ini,” kata Teguh Suryaman.
Baca Juga: Pemkab Garut Laksanakan Vaksinasi Tahap Kedua Untuk Jemaat Lansia
Teguh lantas menjelaskan, biaya untuk vaksinasi tersebut berkisar di angka Rp400.000, sudah termasuk biaya proses penyuntikan vaksin.
“Kalau untuk dua kali vaksinasi, kan berarti menjadi Rp800.000 untuk satu karyawan. Darimana cost-nya? Karena baru saja kita membayar THR dengan sangat berat,” kata Teguh.
Untuk itulah, kata Teguh, dirinya selaku Ketua DPK Apindo Kota Tasikmalaya merasa keberatan dengan adanya program vaksin gotong royong ini. “Tolong kang tulis yang besar, kita sangat keberatan,” kata Teguh.
Baca Juga: Mungkinkah Penolakan Vaksinasi Dikenai Sanksi Pidana?
Seperti diketahui, pemerintah menjadwalkan pelaksanaan program vaksinasi gotong royong yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 10/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.
Dalam aturannya, program vaksinasi gotong royong ini adalah mengharuskan seluruh karyawan swasta dan keluarganya divaksin, dan biayanya dibayar oleh pihak perusahaan.
Karena biaya vaksinasi gotong royong ini dibebankan kepada perusahaan, maka secara otomatis bagi karyawan dan keluarganya menjadi gratis.
Baca Juga: Sejumlah Pemudik Marah-Marah Saat Diputar Balik Polisi, Ini Kata Pakar
Teguh Suryaman mengatakan, mestinya ketika bikin regulasi, pemerintah juga mau memahami bahwa pengusaha juga sama rakyat.
“Apa bedanya dengan para pejabat pemerintah yang justru digratiskan vaksinasinya oleh pemeritah? Makanya kita menolak kalau beban biaya ditanggung pengusaha,” katanya.
Saat ini, kata Teguh, sebagian besar pengusaha masih sangat berat bebannya karena terdampak oleh covid, baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung.
Baca Juga: Bantuan Produktif Usaha Mikro Rp 1,2 Juta Sudah Dicairkan, Terhitung Sejak 10 Mei 2021
Dia memaparkan, perusahaan-perusahaan yang terdampak langsung adalah perusahaan yang berbasis ekspor.
“Kita sudah lama tak bisa ekspor barang ke luar negeri karena covid. Dampaknya, kan luar biasa. Barang tak bisa dijual, sementara karyawan harus tetap dibayar,” kata dia.
Sementara contoh lain yang terdampak tidak langsung, kata dia, seperti garment dan usaha konfeksi. “Barang banyak sulit laku, termasuk UKM dan retail, juga mall. Tapi kita tetap ingin bertahan agar tidak ada PHK,” tegasnya.***
