KABAR PRIANGAN – Guru Besar Antropologi Kangwon National University Korea Selatan, Hyung Jun Kim dalam Webinar Feishum Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, menyebutkan, dari seluruh organisasi civil society, Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi dengan sistem tata kelola organisasi yang paling rapi dan baik (good governance).
Tidak hanya sistem Muktamar yang dirujuk oleh beberapa organisasi lain, ujar Kim, praktik sistem otonomi Muhammadiyah pun dianggap lebih baik daripada milik negara.
Oleh karena itu, Kim menyarankan kepada pemerintah (Indonesia) perlu belajar dari sistem otonomi di Muhammadiyah biar otonomi bisa benar-benar berjalan, walaupun diakunya ketika pertama kali diimplementasikan akan sulit dilakukan.
Baca Juga: Lagi, Pantai Santolo Garut Telan Korban, 2 Wisatawan Tenggelam Terseret Arus
“Kalau di pemerintahan susah sekali untuk menerapkan sistem itu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan itu, pemerintah harus belajar banyak dari sistem otonomi di Muhammadiyah biar otonomi bisa -benar jalan walaupun itu pertama kali susah sekali tapi lama-lama saya yakin itu bisa memberi sistem manjur bagi daerah di manapun,” ujar Kim dikutip kabar-priangan.com dari laman Muhammadiyah, Kamis 3 Juni 2021.
“Dari faktor sejarah, sebagian besar AUM didirikan dari inisiatif, usaha keras dan keikhlasan anggota. Jadi organisasi (pusat) sebenarnya tidak pernah memberi uang, tidak pernah memberi petunjuk yang pas untuk mendirikan suatu AUM,” katanya lagi.
Kim tak menyangkal jika ada banyak faktor penghabat praktik otonomi daerah sulit diwujudkan. Hal ini diakibatkan kultur feodalisme yang masih tersisa dalam pemerintahan.
Baca Juga: Darurat Covid-19 di Garut, Pemkab Kerahkan Petugas Gabungan Operasi Penegakkan Prokes
Akibatnya, seringkali praktik otonomi daerah kalah oleh pihak yang berkuasa di tingkat atas.
“Saya pikir sistem otonomi Muhammadiyah bisa menjadi salah satu contoh untuk memperkuat demokrasi dan memperkuat sistem mengelola daerah di pemerintahan karena walaupun kadang kita bicara soal otonomi secara formal, tapi sebenarnya secara deal tidak berjalan,” ujarnya.
Meski secara struktur dan sikap Muhammadiyah terpusat, namun dalam pengelolaannya setiap daerah dapat berjalan tanpa Pimpinan Pusat sehingga berusaha mandiri dan berdaya saing.
Semua jenjang Persyarikatan itu mendorong mengoptimalisasikan pengelolaan berdasar potensi daerah masing-masing. Otonomi juga mencegah lahirnya kubu politik di dalam tubuh Persyarikatan.
“Saya pikir otonomi bisa memberi dampak luar biasa, memberi peluang inisiatif bagi orang-orang di daerah. Salah satu kesuksesan Muhammadiyah adalah dari otonomi. Karena dari otonomi, orang-orang punya inisiatif sendiri untuk mengelola dirinya sendiri,” kata Kim.***