KABAR PRIANGAN - Usai dilantik sebagai wali kota definitif sisa jabatan periode 2017-2022, Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf langsung melakukan langkah-langkah kebijakan strategis di pemerintahan yang dipimpimpinnya.
"Kalau kemarin saya masih plt, kalau plt kan semua kebijakannya harus seizin dan sepengetahuan kementerian dalam negeri sehingga dalam mengambil kebijakan agak terganggu walaupun pekerjaannya sudah merupakan pekerjaan wali kota dan sudah jalan" kata Yusuf, Minggu 12 September 2021.
Sekarang kata Yusuf, setelah menjadi wali kota definitif, dirinya punya kewenangan penuh dimana sesuai regulasi kebijakan bisa dilakukan sendiri tanpa harus ada izin kementerian dalam negri.
"Dengan itu kita bisa lebih cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Baca Juga: Muhammad Yusuf Resmi Dilantik Jadi Wali Kota Tasikmalaya, Ini Pesan Gubernur Jabar
Dikatakan Yusuf, banyak Peraturan Wali kota (perwal) yang harus dirubah khususnya perwal yang mengganggu terhadap pelayanan.
"Saya sudah perintahkan asisten untuk mendata perwal-perwal yang dianggap mengganggu terhadap pelayanan. Saya akan rubah dengan perwal yang baru," ujar Yusuf.
"Termasuk dengan perwal yang terkait pendapatan akan dilakukan evaluasi. Sekarang akan didata dan dalam waktu yang cepat kita selesaikan,"ujar Yusuf menambahkan.
Hal itu lanjut Yusuf merupakan bagian dari proses pelayanan kepada masyarakat. "Paradigmanya harus segera dirubah, sehingga tidak loyo dan tidak monoton," katanya.
Hanya saja persoalannya lanjut Yusuf, saat ini masih berada dalam masa pandemi covid sehingga menjalankan roda pemerintahan banyak terjadi keterbatasan.
Baca Juga: Ngamuk Tak Diberi Segelas Kopi Pemuda Mabuk Bacok Tukang Cukur
Salah satunya lanjut dia, dengan Kota Tasikmalaya masih bersetatus level tiga, WFH masih harus 25 persen atau yang masuk hanya 75 persen.
"Sehingga saya juga khawatir ASN yang di WFH itu bekerja betul ga di rumahnya. Saya akan bikin tim untuk mengontrol termasuk para kepala dinas harus turun guna meneliti anak buahnya yang bekerja di rumah," ujar Yusuf.
Sehingga kata dia, dengan sisa jabatannya selama 14 bulan itu dirinya akan bekerja all out, dengan melakukan konsolidasi di birokrasi, sampai masa akhir jabatannya.
"Karena target saya dengan Pak wali yang tertuang dalam RPJMD belum selesai semua sehingga masih banyak target yang masih harus terus dilakukan. Seperti target WUB, apakah bisa tercapai dalam suasana pandemi ini atau tidak," katanya.
Walaupun lanjut Yusuf, target RPJMD yang lainnnya banyak yang sudah berakhir seperti contoh rutilahu yang tahun ini sudah sampai delapan ribu dari target lima ribu selama lima tahun.
Baca Juga: Penjual Tuak Kabur Saat Digerebeg Tim Maung Galunggung Polres Tasikmalaya Kota
"Rutilahu alhamdulillah sudah tercapai, tapi walaupun sudah tercapai tahun depan program rutilahu tetap ada," ujar Yusuf.
Termasuk kata dia, hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat akan lebih difokuskan. Karena ujar dia anggaran nanti akan lebih banyak ditekankan untuk pemberdayaan masyarakat.
"Termasuk jaring pengaman sosial nanti akan diserahkan ke dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat," kata Yusuf.
Yusuf juga mengatakan untuk target tahun 2021 sangat berat karena pendapatan tahun 2021 terkoreksi cukup besar yakni sebesar 15 Milyar.Belum ditambah kegiatan kegiatan yang sampai hari ini masih banyak yang belum dilelang.
"Nanti akan saya dorong, kabag ULP untuk segera melakukan pelelangan.Jangan terlalu banyak berteori yang penting lelangkan saja, jangan ada kepentingan apa -apa karena kalau kegiatan berjalan, pertumbuhan ekonomi denga APBD juga bisa berjalan. Kalau APBD nya mandeg, dan kegiatan tidak bisa dilaksanakan, uang tidak bisa keluar," jelas Yusuf.
Baca Juga: Tiga Pengedar Tembakau Gorila di Amankan Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota
Kita berharap kata Yusuf, melalui APBD ini bisa mendongkarak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya.
"Sekali lagi dengan menjadi walikota devinitif di sisa jabatan saya ini banyak PR yang harus saya tuntaskan. Sehingga saya akan segera melakukan konsolidasi dengan birokrasi mana priorita-prioritas pekerjaan yang mesti di dahukukan untuk tahun berjalan sekarang," ujar Yusuf.***