KABAR PRIANGAN - Mulai Senin 20 September 2021 besok, sebanyak 22.248 peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non guru tahun 2021 yang berasal dari enam daerah di Priangan Timur kembali beradu nasib mengikuti kegiatan Seleksi Kemampuan Berjenjang (SKB) penerimaan PNS.
Seleksi akan digelar di area Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ilmu Komputer (STIMIK) Jalan RE Mardanita Kota Tasikmalaya mulai 20 September 2021 hingga 17 Oktober 2021.
Ribuan peserta tersebut berasal dari enam daerah di Priangan Timur meliputi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.
Baca Juga: Politisi Lintas Partai di Kota Tasikmalaya Mulai Menakar Skenario Menuju Pemilu Serentak 2024
Dari jumlah peserta tersebut, 3.506 di antaranya merupakan peserta seleksi untuk Kota Tasikmalaya yang pelaksanaan tesnya dilaksanakan mulai 20-24 September 2021.
Selanjutnya peserta seleksi Kabupaten Tasikmalaya mulai 25-27 September 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 2.226 peserta, Kabupaten Garut mulai 28 September - 2 Oktober 2021 sebanyak 3.901 peserta.
Kota Banjar mulai 3-6 Oktober 2021 sebanyak 2.909 peserta, Kabupaten Ciamis mulai 7-11 Oktober 2021 sebanyak 3.858 peserta, dan Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan milai 12-18 Oktober 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 6.013 peserta.
Baca Juga: Jeni Tugistan Resmi Nakhodai IKADIN Tasikmalaya Periode 2021-2015
Untuk di Kota Tasikmalaya dari 3.506 peserta mereka akan memperebutkan jumlah kuota penerimaan PNS dilingkungan Kota Tasikmalaya sebanyak 213 kuota untuk berbagai formasi.
Sedangkan untuk Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kuota yang tersedia sebanyak 68 kuota non tenaga pendidik (guru).
"Sedangkan formasi CPNS terbanyak adalah untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan," kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Gungun Palahgunara,S.IP, Minggu 19 September 2021.
Baca Juga: Prihatin! Selama PJJ, Banyak Anak-anak di Garut Jadi 'Badut' Ngamen di Jalanan
Untuk pelaksanaan tes SKB CPNS hari pertama ujar Gungun, hanya dilaksanakan untuk tes SKB CPNS peserta dari Kota Tasikmalaya.
"Pada hari pertama yang mengikuti seleksi merupakan peserta CPNS Kota Tasikmalaya yang akan dibagi pada tiga sesi mulai pukul 08.00 hingga pukul 16.00," ujar Gungun.
Peserta lanjut Gugun diharuskan hadir di tempat pelaksanaan seleksi 90 menit sebelum pelaksanakan guna kepentingan pemenuhan administrasi dan informasi tatacara pelaksanaan tes.
Baca Juga: Ada Proyek Pengecoran Jalan, Arus Lalin di Perempatan Cipasung Tasikmalaya Direkayasa
Karena dalam pelaksanaan tes SKB CPNS tahun 2021 masih dalam kondisi pandemi Covid- 19, ujar Gungun pihak panitia bekerjasama dengan satuan tugas Covid- 19 Kota Tasikmalaya terkait pelaksanaan protokol kesehatan.
"Karena dilaksanakan dimasa pandemi, tentu saja tes CPNS ini dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan sehingga kami bekerjasama dengan pihak gugus tugas Kota Tasik," ujarnya.
Sehingga lanjut Gungun, peserta tes CPNS diisyaratkan harus sudah melaksanakan vaksinasi dengan memperlihatkan hasil suntikan vaksin dosis pertama. "Suhu tubuh peserta juga tidak boleh lebih dari 3,7," ujarnya.
Baca Juga: Gegara Ajukan Cerai, DPO Kasus Korupsi Proyek PPI Cilauteureun Garut Berhasil Ditangkap
Bahkan lanjut dia, guna mengantisifasi adanya peserta yang terpapar Covid-19 baik ada gejala maupun tanpa gejala, pihak panitia juga sudah mengiapkan ruangan khusus dengan jumlah meja yang disediakan sebanyak tujuh meja dan laptop.
"Ya, untuk antisipasi kita siapkan itu, hanya saja dari informasi pihak panitia, semua peserta baik dalam kota maupun dari luar semua dalam keadaan sehat," katanya.
Gugun juga menjelaskan, dalam penentuan kuota CPNS sendiri sistemnya disesuaikan dengan jumlah PNS yang pensiun.
Baca Juga: Kemenkes RI Berduka: 2 Nakes Ditemukan di Dasar Jurang di Papua, 1 Meninggal Dunia
"Jadi misalnya untuk tahun ini yang pensiun 300, maka kita juga mengadakan tes dengan kuota 300," ujarnya.
Hal itu kata Gungun, guna memperhitungkanp Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penggajian PNS tersebut.
"Jadi walaupun kebutuhan 500 tapi yang pensiunnya 300, kita tidak bisa melaksanakan 500 sesuai kebutuhan, tapi 300 sesuai dengan yang pensiun karena tetap patokannya ke DAU untuk penentuan gaji supaya tetap balance dari sisi penggajian," katanya.
"Kecuali ada kebijakan seperti kebijakan untuk PPK guru yang kebutuhan untuk penggajiannya sudah dialokasikan oleh kementrian pendidikan," ujarnya menambahkan.***