KABAR PRIANGAN - Setelah macetnya dana pensiun bagi anggota Koperasi Praja Mukti Tasikmalaya mencuat di media massa baru-baru ini, persoalan tersebut mulai mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Pada Kamis 18 November 2021 para pengurus dan dewan pengawas Koperasi Praja Mukti bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Zen mengaku memahami persoalan yang kini tengah dihadapi Koperasi Praja Mukti. Bahkan dirinya sebagai penanggung jawab para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, siap membantu.
"Saya siap menekan para ASN yang menjadi anggota koperasi supaya melakukan kewajiban mereka terhadap Koperasi Praja Mukti. Baik dalam pembayar kredit pinjaman maupun iuran wajib berupa simpanan angota," ujarnya.
"Masalah ini akan langsung saya atasi dan akan memanggil mereka (anggota Koperasi Praja Mukti) di masing-masing unit kerja," ujar Zen kepada pengurus Koperasi Praja Mukti.
Kebijakan lainnya, lanjut Zen, selain menekan ASN anggota Koperasi Praja Mukti, maka bakal dilakukan langkah berikutnya. "Dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan pihak Bank BJB, selaku bank penyalur gaji ASN Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya," kata Zen.
Baca Juga: Enam Mobil Terlibat Tabrakan Beruntun di Tanjakan Gentong, Diduga Akibat Truk Tronton Rem Blong
"Meski dalam mekanismenya nanti memerlukan surat kuasa tiap bulan dari masing-masing anggota koperasi untuk melakukan pemotongan langsung gaji mereka disalurkan ke Koperasi Praja Mukti," tutur Zen menambahkan.
Zen mengakui hal itu dipandang cukup berat, sebab harus dilakukan setiap bulan dengan jumlah anggota koperasi aktif yang masih berstatus ASN saat ini jumlahnya mencapai ratusan orang.
Koperasi Praja Mukti pun mendapatkan masukan dari pihak Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya terkait harus dilakukannya pembenahan pembukuan administrasi di koperasi tersebut. Hal ini berdasar pada keluhan adanya setoran yang dilakukan tetapi dalam pembukuan tak dimasukkan.
Namun kasus ini dijawab pengurus koperasi karena masalah teknis perpindahan pembukuan manual ke digital, dan semua itu saat ini sedang dibenahi.
Sementara itu, Pengawasa Koperasi Praja Mukti, Teten Sudirman, mengatakan menyambut baik adanya pertemuan tersebut. Sebelumnya pihaknya sudah menyarankan kepada pengurus Koperasi Praja Mukti agar segera berkonsultasi dengan Sekda terkait masalah yang dihadapi koperasi itu.
Hal ini pun akhirnya bisa dilakukan. "Alhamdulillah saat ini ada propspek terang. Diharapkan mulai Desember ini sudah ada pemasukan ke Koperasi Praja Mukti atas penekanan Pak Sekda ini," kata Teten.
Baca Juga: Truk Bermuatan Mahoni Tabrak Pohon Pinggir Jalan di Cikukulu, Dua Orang Luka Cukup Parah
Teten menyebutkan, kondisi saat ini akibat mental pegawai di Pemkab Tasikmalaya (anggota Koperasi Praja Mukti) yang lalai melakukan kewajibannya. "Sehingga memerlukan peran pemerintah daerah untuk menyelesaikan kondisi seperti ini demi kebangkitan Koperasi Praja Mukti," ujar Teten.
Dalam pertemuan tersebut, selain pengurus dan pengawas Koperasi Praja Mukti, hadir pula Kepala Dinas Koperasi UMKM, dan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.*