KABAR PRIANGAN - Aksi unjuk rasa oleh dua kelompok yang berbeda berlangsung di dua lokasi yang tak berjauhan dalam tempo bersamaan yakni di kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Garut dan depan Gedung DPRD Garut.
Kelompok pertama berdemonstrasi di depan Kantor Bupati Garut, Jalan Pembangunan, yang dilakukan kaum buruh dengan tema kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Garut.
Bupati Garut Rudy Gunawan sempat menyambangi peserta aksi dengan naik kendaraan dan menyampaikan penjelasan tentang UMK tersebut. Namun tidak begitu lama.
Baca Juga: Biaya Tak Terduga Pemkab Garut Tinggal Rp2 Miliar, Mensos Risma Janjikan Bakal Bangun Lumbung Sosial
Bahkan saat bupati turun dari mobil meninggalkan peserta aksi, sempat ada yang melemparkan botol plastik berisi air mineral ke arah Bupati namun jauh dari sasaran. Hingga Azan Asar peserta aksi masih berkerumun di depan pintu Kantor Bupati Garut.
Adapun aksi ormas Pemuda Pancasila (PP) Garut yang menggeruduk Gedung DPRD Garut berjalan damai. Mereka menggelar aksi sambil membagi-bagikan sembako.
Aksi tersebut merupakan reaksi atas pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dari Fraksi PDI Perjuangan tentang PP. Politisi PDIP itu sebelumnya meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta untuk membubarkan dan tak memperpanjang izin PP.
Pantauan di lapangan, ratusan anggota PP datang dengan dilengkapi berbagai atribut bertuliskan nada protes dan tuntutan agar Junimart meminta maaf.
Aksi berlangsung kondusif mendapatkan pengawalan polisi, TNI, dan Satpol Pamong Praja. Di sepanjang perjalanan menuju gedung DPRD, anggota PP tersebut membagikan sembako kepada para pedagang, pengemis, pemulung dan para petugas kebersihan dibarengi lantunan salawat.
"Unjuk rasa ini disamping menyuarakan aspirasi kami memperjuangkan marwah PP juga melakukan aksi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat yaitu bagi-bagi sembako," ucap Agil Sahrizal selaku Sekretaris MPC PP Garut.
Ia menegaskan PP tidak ada masalah dengan PDI Perjuangan dimana pun. "Kami selalu berdampingan dalam segala bentuk kegiatan termasuk kegiatan bakti sosial. Jadi kami tidak ada masalah dengan partai, hanya kebetulan Junimart kader PDI Perjuangan," ucapnya.
Sementara itu Korlap Aksi, Iyep Latief Mansur, menyebutkan, Junimart sebagai oknum PDI Perjuangan yang telah menodai marwah PP.
"Kami dengan partainya biasa saja tidak ada masalah. Kami héran padahal Junimart adalah anggota DPR yang mempunyai aturan etika tapi kok kenapa perkataannya begitu seakan engngak punya etika," ujar Iyep.
Baca Juga: Perkuat Status Hukum Desa Wisata, Pemkab Garut Keluarkan SK untuk 141 Desa
Menurut Iyep, seharusnya wakil rakyat dalam posisi netral, tapi malah keluar kata-kata membubarkan PP. Ia menilai pernyataan Junimart Girsang dapat menyebabkan konflik di masyarakat.
"Tidak memperhatikan hal-hal yang kira-kira berpengaruh terhadap konflik di tengah masyarakat. Kami menuntut anggota DPR RI Junimart Girsang meminta maaf secara langsung (live) di media kepada PP," ucapnya.
Menyikapi aspirasi itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Garut, Yudha Puja Turnawan, memberikan respons positif dan berjanji menyampaikannya kepada DPP PDI Perjuangan.
"Setelah mendengarkan pandangan dari Kang Iyep, Dinar, Agil, Cacang dan Kang Aris perwakilan dari PP, saya dapat menyimpulkan ada benang merah yaitu permintaan maaf," ujarnya.
"Saya sepakat dan akan mengajukan secara tertulis ke DPP PDI Perjuangan, ini kan budaya timur, bagaimana supaya Pak Junimart ketemu langsung dengan Ketum PP Pak Yapto Soerjosoemarno," katanya.
"Dengan permohonan maaf secara langsung dari hati ke hati Insya Allah masalah akan cair. Kalau permohonan maaf lewat media kurang pas. Budaya timur menganjurkan kita untuk silaturahmi langsung," ujar Yudha.*