KABAR PRIANGAN - -Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Dedi Kurniawan, mendorong Bupati Garut Rudy Gunawan untuk segera membentuk Satgas Mafia Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Garut.
Menurutnya, urusan dapodik ini jika tidak segera ditertibkan akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan, antara lain rusaknya indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Garut, serta rusaknya mentalitas penyelenggara pendidikan baik negeri maupun swasta disemua jenjang.
Termasuk dampak hukum yang ditimbulkan dari praktik kotor persoalan dapodik ini.
Baca Juga: Ratusan Kepala Desa Asal Sumedang Ikut Demo Tuntut Presiden Jokow Cabut Perpres Nomor 104 Tahun 2021
Dedi mengatakan, adanya praktik mark up siswa diduga terjadi secara masif bukan hanya di negeri melainkan di swasta, dan juga marak terjadi disemua jenjang mulai dari PAUD hingga SLTA.
"Saya berharap tim satgas mafia dapodik ini gabungan dari Disdik, Inspektorat, DPRD, Dewan Pendidikan, Kemenag, dan KCD Pendidikan Wilayah XI," ujar Dedi, Kamis 16 Desember 2021.
"Sebab praktik mark up siswa diduga terjadi secara masif bukan hanya dinegeri melainkan di swasta juga marak terjadi, dan disemua jenjang mulai dari PAUD hingga SLTA." kata Dedi, menambahkan.
Baca Juga: AS Tersangka Kasus Pencabulan Tiga Anak di Bawah Umur di Tasikmalaya, Hukuman Berat Menanti
Ia menuturkan, tim Satgas Mafia Dapodik Garut dapat bekerja dengan dua cara yaitu terbuka dan tertutup, melakukan pengumpulan dokumen, wawancara kepala sekolah, guru, komite, orangtua siswa dan siswa itu sendiri untuk mencari data pembanding.
"Namun saya juga kadang kaget dan lucu juga, di Garut ketika saya membeberkan sebuah fakta, bukannya terbuka terhadap masukan dari masyarakat malah mengatakan semoga bukan ngagonggongan dan silahkan buktikan di pengadilan," ucapnya.
"Itu dari pernyataan seorang pejabat di Disdik dapat kita tarik kesimpulan," ucapnya.
Baca Juga: Bupati Tasikmalaya Dukung Aksi Damai Para Kepala Desa Temui Presiden Jokowi Hari Ini
Dedi menilai, pernyataan tersebut tidak mau ada upaya penertiban pengawasan terhadap dugaan kejahatan di dunia pendidikan, inginnya jalan pintas lewat pengadilan saja. Bahkan terkesan tidak mau menerima masukan dari masyarakat.
"Malah mengatakan ngagonggongan itu nada merendahkan kepada yang bicara, juga mengganggap sepele permasalahan. Nah ini penyebab kenapa Garut dinia pendidikan tidak pernah beres, sebab mentalitas pejabat disdiknya juga seperti itu," ucap Dedi.
"Dan kalau masyarakat tahu siapa yang bicara seperti itu ngeri deh sebab termasuk di jajaran pejabat lingkungan disdik sekelas eselon III," kata mantan anggota DPRD Garut dari Fraksi PPP tersebut.
Baca Juga: Tips Sehat Agar Stamina Kuat dan Hidup Lebih Bahagia ala dr. Zaidul Akbar
Atas dasar itu, lanjut Dedi, jika Bupati Garut serius ingin menata IPM salah satu komponen harus diperbaiki, namun jika Itu dibiarkan IPM Garut tidak akan pernah ada perbaikan.
"Termasuk dalam pengangkatan kadisdik baru harus betul betul cermat menentukan kandidat yang visioner punya komitmen dan mempunyai keberanian untuk melakukan inovasi di dunia pendidikan." ujarnya.
Dedi berharap, Kadisdik jangan sampai terjebak oleh rutinitas kegiatan administrasi melainkan harus yang betul punya integritas dan komitmen yang jelas, tegas dan cerdas.*