KABAR PRIANGAN - Pemerintah Kabupaten Sumedang meminta kepada Kementrian PUPR agar segera melakukan kajian secepat mungkin terkait Bendung Cihamerang. Mengingat saat ini kondisi warga di sekitar bendung masih mengungsi.
Pj Sekda Sumedang Tuti Ruswati mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat bersama PT CKJT, BPPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) juga Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jawa Barat Kementerian PUPR, BPBD, Satpol-PP juga steakholder Rancakalong di Kantor Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) membahas perihal Bendung Cihamerang.
"Kami kembali menjembatani sejumlah pihak terkait dengan persoalan disposal Cihamerang, Rancakalong," ujarnya.
Baca Juga: BPIP dan Pemda Sumedang Jajaki Kerjasama Pembangunan Pusat Pengembangan Pancasila
"Walaupun belum ada desain permanen untuk menangani Cihamerang. Tadinya ada kajian yang sudah rampung, ternyata ada perubahan kondisi lapangan yaitu jebol pada tanggal 8 Januari 2024 sehingga harus dilakukan kajian ulang," ucap Tuti.
Adapun kajian ulang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keamanan bagi warga sekitar sehingga besok atau lusa akan dilakukan koordinasi dengan menurunkan tim ahli dari Kementerian PUPR.
"Harus diketahui apakah dari sisi struktur, tingkat kelabilan lahan masih aman ditempati warga tidak sehingga nanti warga ada kepastian sampai kapan kita harus mengevakuasi. Kemudian juga dilakukan pemantauan kondisi secara berkala," ujarnya.
Tuti menyampaikan berdasarkan hasil kajian BMKG di sekitar disposal Cihamerang curah hujan yang tinggi masih akan terjadi hingga tanggal 19 Desember 2024.
"Dari BPPJN akan berkoordinasi dengan tim ahli geologi dan geoteknik yang nantinya akan segera mengeluarkan rekomendasi," ucapnya.
Dengan demikian sambung Tuti, tim ahli akan mengeluarkan hasil kajian asesmen dari segi keamanan bagi masyarakat. "Kalau misalkan tidak aman contoh satu bulan. Maka kita siapkan logistik selama satu bulan yang dalam hal ini ditindaklanjuti segalanya oleh BPBD,"katanya.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jawa Barat, Yulianti Kiki Sari menyebutkan, pihaknya akan berkoordinasi untuk meminta pendampingan secara teknis dari Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Bina Marga dan Dirjen Sumberdaya Air Kementerian PUPR.
"Kami meminta tim yang lebih ahli bagaimana cara melakukan penanganan terbaik di Cihamerang,"ucapnya.
Ia mengungkapkan di tahun 2022, pihak pengelola disposal berencana akan melakukan upaya pembuangan keluar. Akan tetapi dari pihak pengelola tidak bisa menyampaikan perizinan yang sesuai dengan peraturan.
Baca Juga: Spanduk Komersial di Sumedang Ditertibkan Satpol PP
"Kalau di buang keluar itu harus ada IUP sehingga tidak bisa dibuang keluar. Saya berharap kajian terbaru ini bisa segera keluar sehingga persoalan ini dapat terselesaikan," ujarnya.
Sebelumnya, Bendung Cihamerang yang merupakan genangan air dampak disposal proyek Tol Cisumdawu tersebut jebol pada Senin 8 Januari 2024.
Akibatnya warga sekitar bendungan harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman, karena beberapa rumah terancam.***