BPIP dan Pemda Sumedang Jajaki Kerjasama Pembangunan Pusat Pengembangan Pancasila

- 16 Januari 2024, 06:55 WIB
Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman dengan Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Kemas Akhmad Tadjuddin beserta jajaran di Gedung Negara, Senin, 15 Januari 2024 malam.
Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman dengan Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Kemas Akhmad Tadjuddin beserta jajaran di Gedung Negara, Senin, 15 Januari 2024 malam. /kabar-priangan.com/DOK Prokopim/

KABAR PRIANGAN - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjajaki kerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia terkait pusat pengembangan Pancasila.

Penjajakan tersebut dibahas dalam pertemuan Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman dengan Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Kemas Akhmad Tadjuddin beserta jajaran di Gedung Negara, Senin, 15 Januari 2024 malam.

Penjajakan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Jakarta beberapa waktu lalu. Rencananya pengembangan pusat Pancasila akan dipusatkan di Bumi Perkemahan Kiarapayung Jatinangor.

Baca Juga: Curug Cigorobog, Tempat Wisata Alam di Sumedang yang Masih Asri Cocok Buat Healing Ketika Lagi Stress

Herman mengatakan, Pemkab Sumedang akan melakukan survei titik koordinat dengan pihak Pemrov Jabar di Kiarapayung Jatinangor. 

“Apa yang diupayakan Pemkab Sumedang menjadi umpan terobosan untuk kepentingan nasional. Kami sudah layangkan surat kepada gubernur untuk fasilitasi hibah tanah untuk pembangunan pusat pengembangan Pancasila di Kiarapayung,"ujar Herman dalam keterangan tertuli. 

Dikatakan Herman, selain fasilitasi lahan, ia juga membahas terkait pelaksanaan KKN Tematik Gotong Royong Membangun Desa (GRMD) sebagai aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila.

Baca Juga: Ternyata di Sumedang Ada Lembah Tengkorak, Tempat Wisata Alam di Sumedang yang Indah Cocok Bagi yang Bernyali

"Dalam KKN Tematik, Pemkab Sumedang sudah mengeksekusinya di 26 desa dan akhir bulan ini akan datang 2.510 mahasiswa yang akan diterjunkan di 251 desa untuk melaksanakan KKN Tematik GRMD. Itu aktualisasi dan eksekusi Pancasila," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP RI Kemas Akhmad Tadjuddin mengatakan, hasil evaluasi BPIP, indikator nilai-nilai Pancasila belum tersosialisasi secara merata sehingga belum digunakan untuk penyusunan regulasi. 

Halaman:

Editor: Nanang Sutisna


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x