KABAR PRIANGAN - Masyarakat yang ingin mendirikan koperasi diingatkan agar jangan sampai mendirikan koperasi yang semi ormas (organisasi massa). Koperasi yang didirikan harus yang benar-benar memiliki nilai bisnis sehingga bisa berkembang.
Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) RI, Teten Masduki dalam kegiatan dialog dengan para pelaku usaha kerajinan kulit di Rumah Produksi Bersama Komoditas Kulit di kawasan Jalan Guntur, Kabupaten Garut, Sabtu, 17 Februari 2024.
Menurut Teten, koperasi semi ormas yang dimaksudnya yakni koperasi yang sama sekali tidak ada nilai bisnisnya.
Baca Juga: Petugas KPPS dan Linmas TPS di Garut Meninggal Dunia Diduga Akibatkan Kelelahan
Akibatnya koperasi tersebut tidak bisa berkembang sehingga kesejahteraan ekonomi anggotanya pun sama sekali tidak meningkat.
"Koperasi semi ormas yang saya maksud juga seperti koperasi yang kegiatannya hanya mencari hibah dan sumbangan ke mana-mana untuk kepentingan organisasinya. Sementara itu, keuntungan yang didapatkan oleh koperasi tersebut hanya dikuasai satu orang, bukan untuk dinikmati bersama," ujar Teten.
Disebutkannya, pengelola koperasi yang sudah lama beroperasi harus melakukan langkah baru yang lebih modern, dan berani melakukan perubahan dalam sistem koperasinya. Jangan bersikukuh untuk terus menerus menerapkan model lama yang tidak akan bisa berkembang.
Anak Muda Harus Jadi Pengelola
Pria asal Garut ini menambahkan, agar koperasi bisa lebih maju, maka perlu adanya perubahan pengelolanya. Diharapkan anak muda yang kreatif dan inovatif bisa tampil sebagai pengelola, tidak selalu harus mempertahankan pengelola yang sudah lanjut usia.
Koperasi, imbuhnya, harus terbuka terhadap perubahan jika ingin berkembang dan bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Koperasi harus mau menerima modernisasi, jangan fanatik terhadap model lama karena ini hanya akan menghambat kemajuannya.
Baca Juga: Menkop UKM, Produk Kulit Sukaregang Garut Harus Bisa Kuasai Pasar Nasional
Disarankannya, apabila pengurus lama yang tidak dapat berubah untuk kemajuan usahanya, maka lebih baik membuat pengurus baru dengan pengelolanya yang muda dan berani melakukan langkah menjalankan bisnis bersama.
"Saya juga ingin mengingatkan pengelolaan koperasi jangan dikuasai oleh perorangan atau keluarga. Koperasi yang dikuasai oleh perorangan atau keluarga itu ngaco namanya," katanya.
Teten menyampaikan, pemerintah siap membantu koperasi yang mau berkembang dengan menjalankan bisnisnya dengan keuntungannya nanti harus dinikmati bersama.
Baca Juga: WOW! Ini 5 Tempat Wisata di Garut yang Hits dan Eksotis, Pesona Alamnya Dijamin Bikin Kamu Takjub!
Harus Miliki Modal Besar
Selain itu, masyarakat yang ingin membentuk koperasi harus memiliki modal yang cukup besar, apabila hanya memiliki modal sebesar Rp15 juta sebaiknya tidak bikin koperasi tapi kegiatan arisan dulu.
Sebelumnya, di tempat yang sama, Teten berkesempatan meresmikan Rumah Produksi Bersama Produk Kerajinan Kulit Garut.
Ia meminta dengan adanya fasilitas tersebut, produk kulit Sukaregang harus bisa lebih maju dan menguasai pasar nasional.
Baca Juga: 5 Tempat Wisata Kuliner di Garut yang Hits: Masakannya Bikin Nagih, Jangan Lupa Ajak Keluargamu!
Pemerintah terutama Kementerian Koperasi dan UKM, tuturnya, sangat mendukung pengembangan usaha kerajinan kulit Sukaregang, Garut.
Oleh karenanya pemerintah akan terus berupaya mendorong agar kerajinan kulit dari Garut bisa bersaing di pasar nasional.
"Saya sangat berharap kerajinan kulit dari Garut bisa menguasai pasar nasional di tanah air. Pemerintah pun terus mendorong upaya pengembangan industri kulit yang sudah menjadi salah satu ikon Garut ini," ucap Teten.
Baca Juga: Yuk Jelajahi 5 Tempat Wisata di Garut ini saat Liburan, Dijamin Bikin Happy!
Bangunan yang saat ini digunakan Rumah Produksi Bersama Produk Kerajinan Kulit ini sebelumnya merupakan Gedung PKL yang dibangun di masa kepemimpinan Bupati Garut dan Wakil Bupati Garut Rudy Gunawan-Helmi Budiman.
Namun gedung yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah ini sempat terlantar karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena para PKL tidak mau pindah ke tempat tersebut.***