Network
KABAR PRIANGAN - Pernyataan yang disampaikan Bupati Garut, Rudy Gunawan terkait banyaknya pejabat pembuat komitmen (PPK) di Garut yang mengundurkan diri akibat
sering dipanggil pihak kepolisian, mendapat tanggapan berbagai pihak.
Pernyataan bupati seperti itu dinilai tidak tepat karena berupaya membangun
opini jika lumpuhnya kegiatan pembangunan di Garut dikarenakan pemanggilan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para PPK.
Analis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padjajaran, Hasanuddin, menyatakan jika PPK sudah bekerja secara profesional, transparan, mempedomani peraturan yang ada dan tidak KKN, maka mereka tidak perlu resah dan khawatir meskipun mendapat panggilan dari pihak kepolisian.
Baca Juga: Tak Nyaman Sering Dipanggil Polisi, PPK Pemkab Garut Mengundurkan Diri, Rudy: Ini Bukan Omong Kosong
Jika memang tak bersalah, tentu pemanggilan yang dilakukan pihak kepolisian tidak akan berdampak buruk terhadap PPK.
"Tak perlu takut atau resah apalagi sampai merasa terganggu dengan adanya pemanggilan pihak kepolisian jika memang para PPK sudah bekerja secara benar. Yang tak bersalah tak akan terjerat hukum, ko," komentar Hasanuddin, Senin 5 April 2021.
Selain menyoroti sikap para PPK yang terkesan ketakutan, Hasanuddin juga menyoroti pernyataan Bupati Garut, Rudy Gunawan yang juga terkesan panik.
Baca Juga: Lagi Kecelakaan Maut di Garut, Warga Panawuan Tewas Terlindas Truk
Menurutnya, sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan seharusnya bupati menegaskan kepada PPK agar tidak takut dan merasa terganggu kinerjanya.
Ia melihat pernyataan bupati malah terkesan mendramatisasi hingga menyatakan akan berdampak lumpuhnya pembangunan dan mereduksi masalah dengan membangun opini seakan-akan akibat pemanggilan pihak kepolisian.
