Network
KABAR PRIANGAN - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu bagian dari instrumen pemerintahan di tingkat desa. Selain sebagai mitra kerja pemerintah desa, BPD juga memiliki peranan penting dalam penegakan demokrasi desa.
Maka dari itu, sesuai tugas pokok dan fungsinya BPD dituntut harus mampu mengawal jalanan pemerintahan desa, supaya dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Demikian disampaikan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, saat memberikan arahan pada kegiatan pelantikan dan pengukuhan Forum Komunikasi (FK) BPD Kab. Sumedang, di Pendopo IPP Setda Sumedang, Rabu (7/4/2021).
Baca Juga: Siswi Berseragam Sekolah Curi Handphone Terekam CCTV
Menurut Bupati Dony, sebagai bagian dari Pemerintah Desa yang dilindungi Undang-undang, BPD harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menegakan demokrasi desa dan mensejahterakan masyarakat desa.
"Melihat begitu pentingnya keberadaan BPD ini, maka Pemkab Sumedang juga berkepentingan untuk lebih mengektifkan fungsi-fungsi BPD. Salah satunya, dengan membuat regulasi berupa Perda dan Perbup sebagai dasar untuk mengoptimalkan peran dan fungsi BPD," katanya.
Berkaitan dengan FK BPD yang baru terbentuk, lanjut Bupati, kehadiran FK BPD Sumedang ini diharapkan harus bisa mencetak sejarah baru untuk lebih mengoptimalkan peranan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.
"Mudah-mudahan FK BPD yang baru saja dilantik ini bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan tujuan adanya BPD untuk menegakan demokrasi dan mensejahterakan masyarakat," tutur Dony, seraya menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus FK BPD yang baru dilantik.
