Network
Baca Juga: DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya Gulirkan Program Food Bank Selama Ramadan 1442 H
Upaya ini tiada lain untuk mengurai kemacetan lalulintas dalam kota yang selama ini sering terjadi. Apalagi dengan pindahnya ribuan pegawai Pemkab Tasikmalaya yang semula berkantor di Kota Tasik ke Singaparna.
"Dalam kurun waktu 10 tahun lebih kepindahan ibukota dari Kota Tasik ke Singaparna, upaya pembangunan infrastruktur jalan ternyata tidak nampak sama sekali," tambahnya.
Namun ironinya, Pemkab Tasikmalaya lebih mendahulukan membangun gedung Islamic Center dan Asrama Haji menjadi skala prioritas, daripada membangun jalan baru atau pelebaran jalan jalan, untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas.
Program lain yang diabaikan Pemkab Tasikmalaya yakni relokasi Pasar dan Terminal Singaparna yang direncanakan sejak 2012, sejak kepemimpinan dibawah kendali Bupati Uu Ruzhanul Ulum dan Wakilnya, Bupati Ade Sugianto, hingga kini tidak ada progres yang bisa dibanggakan.
Baca Juga: WAMY Indonesia Didampingi WAMY Tasikmalaya Resmikan Masjid Al Ihsan 21 Ciawang
Dikatakan Teten, tantangan bagi Bupati baru adalah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasik Selatan yang selama ini dinilai jalan di tempat dan terdahului oleh daerah lain.
Kemudian infrastruktur jalan, bangunan sekolah di daerah-daerah yang kondisinya banyak rusak parah. Juga penertiban usaha pertambangan liar bahkan yang berizin, yg mengancam rusaknya lingkungan dan bisa menimbulkan bencana di masa yang akan datang.
"Oleh karena itu pihak legislatif selaku implementasi dan penyambung aspirasi masyarakat harus benar-benar berfungsi dalam melaksanakan tugasnya," ujar dia.
Senada dengan Teten, Ketua PK KNPI Kecamatan Singaparna, Zamzam J Maarif mengatakan, Kecamatan Singaparna tidak banyak berubah meskipun sudah ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2004 silam.
