Network
KABAR PRIANGAN - Sebagai langkah memaksimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, khususnya dalam hal pengawasan kepatuhan badan usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Tasikmalaya menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Kepatuhan Kabupaten Garut.
Forum Koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan tersebut, dihadiri Kepala Kejaksaan Kabupaten Garut, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Kabupaten Garut, Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut, Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya Agus Ramlan Hidayat mengungkapkan, sinergi dalam bentuk forum koordinasi seperti ini sangat penting untuk dilaksanakan secara rutin.
Baca Juga: Penolakan Eksplorasi Panas Bumi Gunung Tampomas Terus Disuarakan
Tujuannya sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan penegakan pengawasan dan kepatuhan badan usaha yang tidak patuh dalam pendaftaran dan penyampaian data pegawai dalam Program JKN-KIS di Wilayah Kabupaten Garut.
“Adapun forum koordinasi ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk saling mengevaluasi demi meningkatkan kepatuhan badan usaha di wilayah Kabupaten Garut. Karena masih terdapatnya badan usaha-badan usaha yang tidak patuh dan tidak memberikan data secara lengkap dan benar," ucap Agus, Senin (3/5/2021).
Agus menyebutkan, dengan diperkuatnya sinergi antara BPJS Kesehatan dengan para stakeholder. Hal tersebut diharapkan dapat mengedepankan pemeriksaan bersama terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan usaha. Salah satunya dengan membandingkan data dengan data yang dimiliki oleh setiap badan usaha.
"Kedepannya, kita akan memonitoring jumlah data kepesertaan yang dimiliki oleh setiap badan usaha dan juga data yang dimiliki oleh para stakeholder lainnya," katanya.
