Network
KABAR PRIANGAN - Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al-ayubi, menyoroti keterlambatan cairnya insentif bagi para tenaga kesehatan (nakes) covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya yang dalam 5 bulan ini belum juga mereka diterima.
Dewan bahkan mendesak Pemkab Tasikmalaya bergerak cepat untuk mencari solusi terbaik agar hak-hak pejuang garda terdepan Covid-19 segera disalurkan.
"Pertanyannya, mengapa para tenaga medis covid-19 ini tidak segera mendapatkan haknya, yaitu insentif tenaga medis," jelas Asep Sopari, kemarin.
Baca Juga: Sabtu dan Minggu Harus Ditutup, Pengelola Wisata Gunung Galunggung Mengaku Merugi 100 Juta
Sebagai wakil rakyat, pihaknya banyak mendapatkan pengaduan akan hal ini, terutama dari para tenaga medis itu sendiri. Mereka menyampaikan keluh kesahnya terkait hal itu dan meminta DPRD bisa mendorong hak-hak mereka segera diterima.
Pihaknya pun segera mengonfirmasi hal ini kepada Dinas Kesehatan dan mendapati fakta mengejutkan. Dimana pada tahun anggaran 2020 untuk insentif tenaga medis ini dianggarkan Kementerian Kesehatan dan masuk ke rekening masing-masing.
Akan tetapi pada tahun 2021 ini harus dianggarkan dari APBD Kabupaten Tasikmalaya yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum). Namun sayangnya sejauh ini, pihaknya tidak menemukan ada anggaran insentif tenaga medis yang dianggarkan di APBD 2021.
Baca Juga: Pemerintah Kota Tasikmalaya Terus Berupaya Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
"Oleh karena itu perlu segera dilakukan pergeseran anggaran (refocusing). Agar insentif nakes covid-19 bisa dialokasikan di anggaran 2021 ini," ujar Asep.
Asep menilai, kebijakan refocusing ini salah satunya untuk menyelamatkan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Sehingga ia mendorong Bupati Tasikmalaya dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selaku TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) untuk segera mengambil langkah inisiatif semacam pergeseran anggaran.
