Network
KABAR PRIANGAN - Masyarakat terdampak Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengkritik rencana pembangunan menara Kujang Sapasang di Panenjoan, Desa Jemah, Kecamatan Jatigede, Sumedang yang dinilai akan menghabiskan anggaran ratusan miliar.
Jika pembangunan menara Kujang Sapasang terealisasi, tentunya akan melukai hati masyarakat terdampak yang justru saat ini masih terus berjuang memulihkan kondisi ekonomi pasca pindah dari wilayah genangan sekitar lima tahun lalu.
Ketua Forum Komunikasi Orang Terkena Dampak (FKOTD) Waduk Jatigede, Aden Tarsiman menyatakan, pemerintah seharusnya fokus dulu terhadap persoalan-persoalan terkait nasib warga OTD yang hingga kini masih banyak yang belum diselesaikan.
Di antaranya, penyelesaian pembayaran uang kompensasi pemindahan warga OTD, pembangunan insfratruktur di sejumlah pemukiman baru bagi warga OTD dan persoalan ekonomi warga yang belum stabil.
Kata Aden, kebijakan pemerintah dalam membangun kawasan Jatigede tidak akan menghasilkan solusi bagi warga eks genangan. Apalagi yang akan dibangun hanya sebatas bangunan monumental.
Ia mencontohkan, pembangunan kawasan wisata Buricak Burinong di Pakualam, Kecamatan Darmaraja yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah malah menjadi polemik karena adanya rebutan pengelolaan.
Baca Juga: Kereta Cepat JKT-BDG Akan Melewati 13 Terowongan, 1 Terowongan 4,2 Km Terpanjang di Indonesia
Aden juga menambahkan, adanya rencana pembangunan menara Kujang Sapasang dinilai belum dibutuhkan masyarakat. Apalagi, kalau harus mengeluarkan anggaran ratusan miliar.
Sementara di sisi lain, mayarakat OTD harus berjuang dengan susah payah mencari mata pencaharian untuk menopang ekonominya.
"Kami bukan tidak mendukung proyek apapun di wilayah Jatigede. Tapi alangkah bijaknya jika pemerintah memperhatikan dulu kondisi ekonomi warga eks genangan. Selama lima tahun usai wilayah digenang waduk, banyak warga yang masih terpuruk ekonominya," ujar Aden, kepada Kabar Priangan, Senin 24 Mei 2021.
Baca Juga: Musda Ulang Golkar Sumedang Diundur, Pendaftaran Bakal Calon Tetap Berjalan
Aden mengatakan, pemerintah daerah terlalu ambisius membangun bangunan monumental tanpa merasakan penderitaan masyarakat OTD yang hingga kini kondisinya masih terpuruk.
"Selesaikan dulu hak -hak kami yang belum terbayarkan. Jangan pura-pura tidak tahu. Lihat berapa KK warga OTD yang belum punya rumah. Kemudian berapa KK yang masih menunggu kepastian pembayaran kerohiman yang kini sedang diupayakan di pengadilan negeri," tuturnya.
Tokoh masyarakat OTD lainnya, Komarudin menyebutkan dari pada anggaran miliaran dipergunakan pembangunan yang nantinya hanya sebagai simbol saja, lebih baik digunakan membangun insfrastruktur di pemukiman baru warga OTD seperti di Cipondoh, Kampung Baru Wado dan tempat lainnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Buka-bukaan Soal Dukungannya Kepada Bangsa Palestina: Buka Sejarah!
"Lihat saja jalan di Cipondoh (Desa Pawenang) tempat pemukiman OTD, sudah lima tahun lebih dijanjikan untuk dibangun tapi hingga kini tidak dibangun. Padahal kalaupun dibangun tidak akan menghabiskan miliaran," ujarnya.
Komarudin menyatakan, ia dan masyarakat akan melayangkan surat keberatan ke pemerintah pusat jika saja pembangunan monumental di kawasan Jatigede dibangun tanpa terlebih dahulu membangun kebutuhan masyarakat OTD.***
