Network
KABAR PRIANGAN - Isu kebocoran data kependudukan yang terjadi di Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS) mendapat perhatian banyak pihak.
Namun menyikapi isu kebocoran tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, Imih Misbahul Munir mennaggapinya biasa saja.
Menurut Imih, dugaan kebocoran bukan di tingkat daerah melainkan di tingkat nasional dan kejadiannya di BPJS Pusat.
"Kiita kan tidak tahu standarnya seperti apa mengenai perlindungan data kependudukan di tingkat pusat itu," ujar Imih, Kamis, 27 Mei 2021.
Baca Juga: Aksi Pengeroyokan di Cibalong Garut, Korbannya Tewas Mengenaskan
Bahkan ujar dia, dari segi pelayanan khususnya di Kota Tasik, hingga kini normal seperti biasanya tidak ada kendala apapaun baik dalam perekaman maupun yang lainnya.
Adapun terkait kemungkinan kebocoran terjadi dari perangkat atau akibat alat ujar Imih, mengani pengecekan alat-alat pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pusat.
Hanya saja lanjut dia, guna mengantisipasi terjadinya kebocoran data kependudukan, pihaknya terus meningkatkan dari pengawasan perilaku para pegawai.
"Karena kebocoran bisa saja terjadi dari perilaku pegawai, namun kebocorannya tidak banyak atau hanya satu atau dua itupun karena kelalaian pagawai saja tidak dari alat atau server," kata Imih.
Sejuah ini lanjut Imih, dari jumlah data penduduk Kota Tasik sekitar 720 ribu penduduk, pihaknya belum bisa memastikan apakah ada yang bocor atau tidak. Hanya saja ujar Imih, selama ini data kependudukan dari Kota Tasikmalaya di laporkan ke pusat.
"Semua data kependudukan kita laporkan ke pusat via online," katanya.***
