Network
KABAR PRIANGAN - Putusan Pengadilan Negri Bandung atas kasus hukum Walikota Tasikmalaya non-aktif H. Budi Budiman sudah Inkrah. Budi divonis 1,5 tahun penjara atas kasus hukumnya tersebut.
Vonis hukum PN Bandung untuk Budi Budiman 1,5 tahun penjara tersebut merupakan putusan kedua setelah sebelumnya pada putusan pertama PN Bandung memvonis Budi atas kasusnya selama 1 tahun penjara.
"Putusan Pak Wali kini sudah inkrah, putusan pengadilannya sudah ditetapkan. Dimana hasil keputusan kedua setelah sebelumnya jaksa banding atas putusan pertama maka Pak Wali diputus satu tahun setengah," ujar Plt Walikota Tasikmalaya Muhammad Yusuf, Selasa (15/6/2021).
Baca Juga: Hati-hati! Jembatan Penghubung Antar Kabupaten Terancam Ambruk
Dikatakan Yusuf, setelah diputus 1,5 tahun pada putusan kedua PN Bandung itu, Budi Budiman tidak mengajukan banding, termasuk jaksa KPK juga tidak banding sehingga setelah 14 hari setelah putusan, maka putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.
"Jadi Pak Budi vonisnya tetap satu tahun setengah," ujar Yusuf.
Terkait itu mekanisme selanjutnya kata Yusuf, pemerintah Kota Tasikmalaya sudah meminta hasil putusan inkrah tersebut dari Pengadilan Negri Bandung.
Baca Juga: Klepon Disangka Green Takoyaki Trending Twitter, Ini Cara Membuatnya
"Sudah kita dapatkan, kemudian surat keputusan inkrah pengadilan tersebut kita informasikan kepada Kementrian Dalam Negri (Mendagri) melalui Gubernur," terang Yusuf.
Selanjutnya kata dia, nantinya Gubernur Jawa Barat akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Tasik yang mana rekomendasi dari Gubernur tersebut selanjutnya dimasukan ke DPRD kota Tasik.
Kemudian DPRD akan melaksanakan Bamus dan Paripurna yang bersifat umum tanpa harus ada Pansus. Kemudian DPRD akan mengususlkan ke Mendagri melalui Gubernur untuk memberhentikan Walikota non-aktif secara tetap.
Baca Juga: Pembangunan Tower Telekomunikasi Tak Berizin di Ciawi Dihentikan
"Termasuk memberhentikan saya sebagai Wakil Walikota kemudian mengangkat saya sebagai Walikota definitif," ujarnya.
Untuk proses sekarang kata Yusuf, Pemerintah Kota Tasikmalaya baru selesai dari pengadilan untuk meminta surat inkrah dan akan direkomendasikan ke pemerintah provinsi.
"Dan Alhamdulillah provinsi juga sangat membantu dan sangat proaktif untuk mempercepat proses ini. Surat itu kita sampaikan juga ke Mendagri dan terus kita kawal, sehingga persetujuan dari Mendagri untuk pemberhentian segera turun," katanya.
Baca Juga: Ini 8 Jenis Kopi Espresso Based yang Populer di Kalangan Penikmat Kopi
Setelah itu diusulkan juga oleh DPRD ke Kemendagri melalui Gubernur untuk pemberian izin pelantikan. "Baru nanti Gubernur menjadwalkan untuk pelantikan. Kalau saya kapan saja juga ikuti aja," kata Yusuf.***
