Network
KABAR PRIANGAN - Harapan Anggota Komisi 2 DPRD Kota Tasikmalaya, Tjahja Wandawa agar PPKM Darurat tidak diperpanjang akhirnya kandas.
Pemerintah pusat tetap memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021 mendatang dengan alasan masih tingginya kasus Covid-19 di Indonesia.
Keputusan pemerintah itu disampaikan oleh Menko PMK, Muhadjir Effendy, setelah mengikuti rapat kabinet terbatas dengan Presiden Jokowi, Jumat, 16 Juli 2021 sore.
Baca Juga: Estimasi Biaya Penyelenggaraan Pilkada Mencapai Hampir Seratus Miliar Rupiah
Sebelumnya, anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Tjahja Wandawa berharap agar PPKM Darurat ini tidak diperpanjang karena dampaknya sangat luar biasa terhadap ekonomi masyarakat.
“Dulu saja ketika diberlakukan PPKM Mikro, ekonomi masyarakat sudah terpukul. Apalagi sekarang dengan PPKM Darurat, semua terkena dampaknya,” kata politisi senior dari Partai Nasdem ini.
Tak hanya para pengusaha kecil dan mikro, kata dia, sebagian besar sektor usaha terkena dampak akibat pemberlakuan PPKM Darurat ini.
Baca Juga: Demo PPKM Darurat Covid-19 di Kota Banjar Diwarnai Kericuhan
“Dari mulai tukang bubur di pinggir jalan, hingga toko-toko besar, rumah makan, hingga mal, terkena dampaknya,” kata dia.
Dia lalu menjelaskan, akibat PPKM Darurat ini, banyak toko-toko hingga mall yang harus tutup.
“Berapa ratus bahkan ribu karyawan yang dirumahkan. Termasuk pekerja sektor informal yang berada di lingkungan toko-toko dan mal-mal tersebut, seperti tukang parkir, dan lainnya,” kata dia.
Pokoknya, kata Tjahja, dampak dari PPKM Darurat ini bersifat multiplier effect. “Semua terkena dampaknya. Dan kalau sudah mengancam isi perut, maka bisa berdampak sosial,” katanya.
Tak hanya berdampak pada masyarakat, kata dia, akibat Covid ini pun berdampak pada APBD, dimana pada tahun 2020 lalu, APBD tersedot untuk penanganan covid sehingga pembangunan dan perkembangan ekonomi terhambat.
Panggil mitra komisi
Untuk mengatasi masalah ini, kata Tjahja, komisi 2 akan memanggil mitra-mitra komisi seperti Dinas Indag, Pasar, Pertanian, Dinas pendapatan, dan lainnya untuk mencari solusi dalam membantu perekonomian masyarakat.
Dengan dinas-dinas terkait, kata dia, Komisi 2 akan mencari solusi guna pemulihan ekonomi pasca PPKM Darurat.
Karena menurutnya, walaupun saat ini kondisi ekonomi terdampak parah akibat PPKM, namun masih ada peluang untuk pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Nadya Arina Pemain Baru di Sinetron Ikatan Cinta Berperan sebagai Katrin
“Masih ada potensi-potensi ekonomi yang bisa digenjot untuk memulihkan ekonomi masyarakat pasca PPKM Darurat nanti, baik itu sektor informal, mikro, hingga mengoptimalkan raihan PAD,” kata Tjahja.
Menurutnya, peningkatan PAD sangat besar pengaruhnya terhadap pemulihan ekonomi masyarakat karena PAD ini nantinya akan kembali dinikmati oleh masyarakat.
Selain itu, lanjut Tjahja, pihak komisi 2 pun akan berkomunikasi dengan sektor swasta dalam upaya pemulihan ekonomi ini.
Baca Juga: Pesinetron Ferry Irawan Alami Pecah Pembuluh Darah di Kepala, Kenali Penyakit Ini
“Karena di perusahaan swasta ini ada program CSR. Melalui program CSR ini diharapkan dapat membantu memulihkan ekonomi masyarakat pasca PPKM Darurat,” katanya.***
