Network
KABAR PRIANGAN - Sebanyak 270 Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sumedang, kini sepakat akan mempertanyakan secara langsung mengenai kepastian nilai Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi Daerah untuk desa, kepada Bupati Sumedang.
Menurut rencana, para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sumedang ini, akan datang langsung ke Gedung Negara menemui Bupati Sumedang, khusus untuk mempertanyakan masalah penurunan DBH Pajak dan Retribusi Daerah ke desa-desa.
Pasalnya, penurunan DBH tersebut dianggap akan menghilangkan alokasi anggaran desa untuk insentif RT dan RW.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta 19 November 2021: Irvan Segera Pergi dari Rumah Sakit saat Melihat Denis
Informasi mengenai rencana itu, disampaikan Kepala Desa Cisarua Dede Mahfudin, Jumat, 19 November 2021. Menurut Dede, berdasarkan hasil kesepakatan, seluruh kepala desa kini sepakat akan beramai-ramai menemui Bupati Sumedang.
"Selama ini, kami bersama pengurus Apdesi yang lain telah berusaha meminta kepastian mengenai penurunan DBH tersebut. Kami sudah mencoba beraudensi dengan beberapa OPD terkait, namun hasilnya sampai saat ini, masih belum ada kejelasan," ujar Dede.
Sementara, kata Dede, saat ini Pemerintah Desa sangat menanti kepastian soal nilai DBH tersebut. Karena selain diburu waktu untuk penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), kepastian soal nilai DBH ini menyangkut nasib insentif RT/RW di desa-desa.
Baca Juga: WSBK 2021 Dimulai Hari Ini 19 November 2021, Ini Jadwalnya
Maka dari itu, sebagai solusi terakhir, para kepala desa telah sepakat akan meminta penjelasan langsung dari Bupati Sumedang. Soalnya, pengaturan rincian DBH itu sendiri nantinya akan diatur melalui Keputusan Bupati Sumedang.
"Terkait rencana tersebut, awalnya kami akan menemui Pa Bupati itu pada hari Senin lusa. Namun kabar terbaru, ternyata Pa Bupati nya ada acara di luar. Untuk itu, rencana audensi tersebut akan kami undur menjadi hari Rabu 24 November 2021," tutur Dede Mahfudin.
