Network
KABAR PRIANGAN - Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Tasikmalaya H. Nandang Suryana memandang langkah operasi pasar untuk menekan tingginya harga minyak goreng setelah penetapan satu harga, merupakan upaya tepat.
Namun, pihaknya menyesalkan karena langkah pemerintah melakukan operasi pasar murah minyak goreng itu tanpa melibatkan pedagang tradisional. Ketika operasi pasar minyak goreng ini tidak melibatkan pedagang tradisional, hal itu jelas menjadi pukulan telak bagi pedagang.
"Ini tentu jadi pukulan bagi kami (pedagang). Ya bagaimana tidak karena operasi pasar minyak goreng hanya melibatkan pasar modern. Kami seolah-olah menjadi kelompok yang tidak mau mengikuti aturan," ujar Nandang, Selasa 1 Februari 2022.
Padahal, lanjut Nandang, jelas-jelas pihaknya membeli harga minyak goreng di distributor dengan harga tinggi. "Jadi kami jual sesuai harga beli kami. Kami juga punya stok yang harus kami jual," kata Nandang.
Terkait hal itu, Nandang berharap pemerintah juga turut memperhatikan pedagang tradisional, sehingga pedagang tidak dirugikan. "Perhatikan juga kami agar tidak rugi, ketika kami jual mahal, kami juga banyak kehilangan konsumen," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, sebagai evaluasi kebijakan minyak satu harga, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan akhirnya menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).
Dalam konferensi persnya pada Kamis, 27 Januari 2022, Lutfi mengatakan, dengan kebijakan DMO dan DPO tersebut di dalam negeri akan diberlakukan penetapan HET dan berlaku mulai 1 Februari 2022 untuk minyak goreng dengan rincian sebagai berikut:
