Network
"Surat kaleng" yang disebar tersebut, lanjut Andi, selain dikirim ke berbagai lembaga pemerintah dan APH, juga diketahui berada di bawah pintu rumah tinggal pelapor. "Perbuatan fitnah ini dilakukan melalui surat. Jika dipelajari oleh saya, isi suratnya juga aneh," kata Andi.
"Dalam suratnya itu tidak nyambung, awalnya bercerita tentang tuduhan temuan pengadaan barang (alkes) untuk penanganan Covid 19 yang tidak sesuai, tetapi kesana-sananya mempersoalkan untuk mundur menjadi ketua Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis," ujarnya.
Andi menambahkan, atas dasar laporan palsu tersebut, kliennya pada 30 September 2021 mendapatkan panggilan tidak resmi untuk diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Ciamis dan Kepolisian Resort Ciamis melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
Baca Juga: Bos Mayasari Group Digadang-gadang Pimpin Nasdem Kota Tasikmalaya, Ini Tanggapannya
Dalam pemeriksaan tersebut, lanjut Andi, kliennya tidak terbukti bersalah karena tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan alat kesehatan karena ia hanya tenaga fungsional sehingga bukan kuasa pengguna anggaran.
"Yayasan juga tidak merasa kehilangan uang kas yang bersumber dari SPP tahun anggaran 2021-2022," ujarnya.
Atas dasar hal tersebut, pihaknya merasa dirugikan dan kembali melaporkan perbuatan para pelaku yang diduga telah mencoreng nama baik kliennya, serta kliennya merasa difitnah.
Baca Juga: Tiga Jenderal NII Diamankan Polres Garut
"Kami berharap pihak Polres Ciamis melakukan penyelidikan dan atau penyidikan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah tersebut," ujarnya.
Sayangnya, hingga berita diturunkan, pihak Polres Ciamis belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan dan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat "surat kaleng" mengatasnakaman beberapa lembaga atau organisasi tersebut.*
