Network
KABAR PRIANGAN - Adanya wacana penundaan Pemilu 2024 mendapat tanggapan dari pihak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Malah Wakil Ketua PBNU Nusron Wahid mengatakan bahwa poin penting dari wacana atau polemik itu adalah konstitusional.
Artinya, siapa pun yang mengusulkan, kata dia, sah-sah saja diusulkan. "Namanya juga usulan yang penting dilakukan secara konstitusional," kata Nusron Wahid seusai menghadiri acara Peringatan Harlah ke-99 NU di GOR Sukapura Dadaha Kota Tasikmalaya, Selasa 8 Maret 2022.
"Kalau pemilunya tidak ditunda, ya itu konstitusional, namun kalau pemilunya ingin ditunda harus dicari jalan konstitusional," ujar Nusron Wahid.
Baca Juga: Karut-marut Penyaluran BPNT Kecewakan Warga, Unjuk Rasa di Kantor Bupati Tasikmalaya Berakhir Ricuh
Nusron Wahid mengatakan, munculnya wacana penundaan Pemilu 2024 adalah sesuatu yang lumrah di negara demokrasi. "Kalau ada yang mengusulkan, ya boleh, ini demokrasi," katanya.
Menurut Nusron, pihak yang mendukung atau yang menolak keduanya memiliki narasi atau alasan masing-masing. "Semua usulan baik, yang tak setuju punya dasar narasi, yang mengusulkan punya narasi. Mari kita duduk, kita bahas bersama, bahas mudharat dan maslahatnya," katanya.
Namun demikian, lanjutnya, jika nanti lembaga konstitusi menolak, semua harus tunduk dan patuh. "Kecuali nanti MPR dan DPR menolak, kemudian mengerahkan massa memaksakan kehendak, itu tidak boleh. Tidak boleh menabrak rambu-rambu konstitusional," kata Nusron.
Sementara itu ditanya terkait sikap Partai Golkar, Nusron yang merupakan anggota DPR dari Golkar berkelit. "Jangan tanya Golkar di sini. Saya sebagai Wakil Ketua PBNU," ucapnya.
