Network
Makanya pelu upaya merevisi perda yang lebih tajam seperti klausal penegakan sanksi administrasi atau pidana untuk pembuang sampah sembarangan, penekanan sistem manajemen pengelolaan.
Selain itu pemeliharaan hingga perkuatan anggaran operasional untuk menambah armada serta alat berat di sektor hilir yakni TPA. "Makanya kami kecewa ketika Bagian Hukum yang berwenang terkait hal ini tidak hadir," ujar Asep.
Baca Juga: Polemik Terus Bergulir, Pernyataan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Menuai Reaksi
Karena perwakilan Bagian Hukum tidak hadir, Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya H Enan Suherlan yang memimpin rapat dan LPLHI bersepakat perlu ada pertemuan susulan.
Tetapi ia memandang aspirasi LPLHI layak untuk dikaji apakah perda itu masih releven atau memang perlu revisi dengan menyelaraskan perkembangan saat ini. Saat ini juga perlu ada inovasi melakukan pengelolaan sampah dan edukasi pentingnya mengelola sampah yang benar.
"Pemkot kan merupakan smart city yang dilengkapi fasilitas teknologi guna memetakan titik
rawan sampah untuk kemudian menjadi bahan guna membuat regulasi atau payung hukum yang lebih relevan. Kami akan berdiskusi dengan badan pembuat perda untuk mengkajinya," ujar Enan.
Baca Juga: Bupati Ciamis Terbitkan SE Agar Jemaah Masjid Mendoakan Eril, Doa Bersama Digelar di Depan Pendopo
Anggota Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Ishak Farid sepakat bahwa penekanan
anggaran perlu diperbaharui misalnya untuk penambahan armada serta edukasi
terhadap masyarakat.
"Armada jelas perlu ditambah serta pemeliharaan armadanya pun harus rutin. Tetapi upaya edukasi publik juga mutlak harus jadi prioritas lantaran berapa pun armada atau SDM personil yang tersedia tak efektif bila pola buang sampah asal-asalan atau sembarangan," ujarnya.*
