Dengan program ini, kata dia, maka masyarakat yang tak mempunyai BPJS atau KIS, bisa tetap berobat gratis di rumah sakit, karena biayanya dibayar oleh pemerintah daerah melalui APBD.
Namun sayangnya, kata dia, hingga kini proses pembayaran dari Program Kesejahteraan Sosial Kesehatan tersebut tidak lancar.
Baca Juga: Didiagnosis Terkena Ramsay Hunt Syndrome, Justin Bieber Batalkan Rangkaian Konsernya
“Bahkan hingga kini jumlah tunggakannya sudah mencapai Rp18,6 miliar,” kata Undang Sudrajat.
“Kami sudah melayangkan surat tagihan ke Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya. Kami pun sudah mengomunikasikan kondisi ini kepada Pak Wali Kota dan Pak Bupati Tasikmalaya,” tambah Undang.
Undang berharap, utang tersebut segera dibayarkan oleh Pemkot Tasikmalaya, mengingat kondisi keuangan RSUD saat ini sudah kelimpungan.
Menurut Undang, kondisi sekarang sangat berat bagi RSUD, karena tak seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran.
Otomatis, kata dia, penghasilan RSUD saat ini tak bisa untuk investasi maupun pemeliharaan. “Hanya cukup untuk gaji saja, sementara remunisasi masih belum bisa dibayar secara utuh,” katanya.
Permasalahannya, kata dia, warga berobat dengan memggunakan program itu tak bisa dihentikan. Namun alokasi angggaran di pemerintah tak ada. “Kondisi ini yang membuat RSUD kelimpungan,” katanya.