Network
KABAR PRIANGAN - Aksi penolakan mahasiswa Tasikmalaya terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terus berlangsung.
Pada Kamis 14 Juli 2022, aksi dilakukan Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tasikmalaya di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan RE Martadinata, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya.
Selain diwarnai pembakaran ban, para mahasiswa juga menggelar aksi teaterikal menggambarkan penderitaan rakyat yang tertindas atau dikriminalisasi oleh aturan yang dinilai merugikan masyarakat tersebut.
Pada kesempatan itu, mahasiswa mendesak agar surat dari DPRD Kota Tasikmalaya kepada setiap kampus ditarik kembali. Diketahui, surat itu berisi agar pihak kampus diimbau melakukan pembinaan terhadap mahasiswanya yang kerap menggelar aksi demonstrasi.
Di mata para mahasiswa, hal itu bentuk intimidasi serta pembungkaman hak berpendapat mahasiswa dengan cara menakut-nakuti mahasiswa seperti ancaman dalam pemberian nilai dan lainnya.
"Memang sempat ditarik kembali, namun ternyata ada revisi yang isinya kami tafsirkan pembungkaman seperti zaman Orde Baru (Orba) lagi. Ini imbauan atau pembinaan seperti apa tak jelas. Makanya kami desak agar dicabut kembali," ujar Koordinator Lapangan Aksi Fahmi Sidiq.
Mereka juga mempertanyakan kelanjutan surat penolakan dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tasikmalaya yang ditujukan kepada DPR RI melalui DPRD Kota Tasikmalaya pada aksi serupa yang digelar sebelumnya.
"Tadi di awal pernyataan Wakil Ketua DPRD, surat yang disampaikan BEM Tasikmalaya sedang
diproses tetapi ternyata ketika diminta bukti atau resi pengirimannya tidak bisa ditunjukkan. Ini DPRD untuk urusan administrasi surat keluar juga tidak benar, repot ini," kata Fahmi.
Karena itu mereka mendesak agar surat tuntutan dari BEM maupun dari PMII bisa dikirim hari itu juga. Sampai Azan Magrib, massa aksi yang datang sejak sekitar pukul 15.00 WIB masih bertahan untuk menunggu dan memastikan surat tuntutan dikirim.
Baca Juga: Kisah Horor Dibalik Kasus Tewasnya SPG Rokok Cantik di Kos-kosan Asrama Nyantong Kota Tasikmalaya
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Muslim didampingi Ketua dan wakil Ketua Komisi III Enan Suherlan dan H Wahid berjanji melakukannya besok (hari ini, Jumat 15 JUli 2022, Red) karena akan berkomunikasi dengan pimpinan DPRD yang lain.
Muslim mengatakan akan segera berkonsultasi dengan unsur pimpinan lain agar segera mengirimkan surat tersebut ke DPR RI. Ia mengaku sangat mengapresiasi perjuangan para mahasiswa.
"Mengenai surat ke setiap kampus yang sudah beredar, saya tidak mengetahuinya secara pasti karena tidak diberi tembusan. Tetapi karena mahasiswa keberatan, kami akan meminta pihak terkait untuk menariknya besok (Jumat)," kata Muslim.
Baca Juga: Ribuan Honorer Nakes Menuntut Diangkat Menjadi PPPK, Ini Jawaban Kadinkes Kabupaten Tasikmalaya
Meski tak puas dengan jawaban tersebut, selepas Magrib massa membubarkan diri dengan tertib.*
