Network
"Kita ini belum pulih dari Covid-19. Namun, di saat masyarakat akan mencoba bangkit dari keterpurukan, pemerintah ternyata malah mengeluarkan kebijakan yang sangat memberatkan masyarakat," ujar Iwan Nugraha.
Baca Juga: Soal BLT Pengalihan Subsidi Kenaikkan BBM, Ini Kata Bupati Sumedang
Melihat begitu krusialnya persolan tersebut, maka DPD PKS bersama Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sumedang, sepakat untuk menolak kebijakan pemerintah terkait kenaikkan harga BBM bersubsidi.
"Sika penolakan kami ini, telah kami sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang. Malah, kami juga mengajak kepada seluruh partai dan juga elemen masyarakat, supaya bersama-sama menolak kebijakan yang akan menyengsarakan rakyat ini," ujarnya.
Dikatakan Iwan, kenaikkan harga BBM ini merupakan sebuah persoalan yang sangat mendasar, karena akan menimbulkan multi efek terhadap masalah-masalah lainnya.
Baca Juga: Pemkab Sumedang Jalin Kolaborasi dengan Microsoft Wujudkan Digitalisasi Pendidikan dan Pemerintahan
"Buktinya, meski baru beberapa hari dinaikkan. Namun sejumlah barang kebutuhan masyarakat kini sudah langsung ikut naik. Termasuk tarif angkutan di Kabupaten Sumedang, yang sejak kemarin sudah ikut naik," ujarnya.
Adapun mengenai program bantalan sosial yang sengaja disediakan pemerintah untuk kompensasi pengalihan kenaikkan harga BBM bersubsidi, menurut Iwan, bantuan itu tidak akan membantu secara signifikan terhadap persoalan yang diderita warga akibat dari kenaikkan harga BBM bersubsidi.
"Kenaikan harga BBM ini akan sangat berdampak luas, jadi kalaupun pemerintah memberikan bantalan sosial, kami kira itu tidak akan menyelesaikan persoalan," ujarnya.
Baca Juga: KPU Sumedang Selesaikan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Parpol Peserta Pemilu 2024
