Network
KABAR PRIANGAN - Buah kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat, provinsi ini mencatatkan rekor sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jabar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.
Hal tersebut menjadi catatan terbaik eksekutif dan legislatif dalam penyusunan raperda APBD karena biasanya persetujuan bersama selalu ditandangani akhir November.
Banyak hal yang menjadi nilai plus dengan percepatan pesetujuan bersama Raperda APBD Jabar tersebut. Selain kinerja Pemdaprov Jabar dengan seluruh perangkatnya bisa lebih baik, berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan pada awal tahun. Hal itu membuat penyerapan anggaran tinggi dan ekonomi bergerak lebih cepat pula.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil sendiri mengatakan sangat mengapresiasi kinerja yang disebutnya luar biasa tersebut.
"Kami apresiasi kinerja luar biasa ini. Kami mengucapkan terima kasih pada Pimpinan Fraksi di DPRD Jabar, Pimpinan Komisi dan seluruh yang terlibat," ujarnya saat menyampaikan pendapat akhir dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, baru-baru ini.
Ia pun berharap eksekutif dan legislatif bisa menghadirkan kinerja yang lebih produktif mengantisipasi resesi global yang diperkirakan akan dirasakan pada 2023. "Walaupun 'diksi' dunia seakan menggelap, Insya Allah Indonesia tetap terang benderang," ucap Gubernur yang biasa disapa Kang Emil itu.
Baca Juga: Tim Sancang Polres Garut Bekuk Pencuri Motor Pengunjung Cafe
Sementara itu, saat menyampaikan pendapat akhirnya Gubernur Jabar juga menyebutkan volume anggaran 2023 direncanakan Rp34,39 triliun, target pendapatan daerah sebesar Rp33,52 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan lain-lain.
Belanja daerah pada APBD 2023 diproyeksikan Rp33,31 triliun, yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. "Sehingga ada selisih lebih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau surplus anggaran sebesar Rp214,45 miliar yang
akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah," ucap Ridwan.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp873,28 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2022.
Baca Juga: Fenomena Astronomis di Bulan November, Akan Ada Hujan Meteor Selain Gerhana Bulan Total
"Sementara pengeluaran pembiayaan daerah yang besarnya Rp1,08 triliun akan digunakan untuk pemenuhan dana cadangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024, pembayaran cicilan pokok utang, dan penyertaan modal kepada BUMD," tutur Ridwan.
Gubernur berharap dengan persetujuan tersebut akan menjamin pembangunan Jabar semakin maju dan sejahtera. "Ini juga semoga menjamin semangat kita membangun Jawa Barat juara lahir batin, terpadu, serasi dan berkelanjutan," katanya.
Selain Raperda APBD 2023, Gubernur juga menandatangani Persetujuan Bersama Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2024. Dua raperda ini untuk selanjutnya segera disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian dievaluasi.
Baca Juga: Jadwal Argentina di Piala Dunia 2022 pada Pertandingan Babak Grup, Beserta Nama-nama Pemainnya!
Menurutnya, Perda RTRW Tahun 2022-2042 yang akan ditetapkan itu merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan di daerah Provinsi Jawa Barat yang terpadu, serasi dan berkelanjutan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan, khususnya Panitia Khusus VI yang telah bersungguh-sungguh mencermati dan menajamkan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah," ucap Kang Emil.*
