Network
“Bapak Presiden meminta, untuk memilih 20 sampai 50 kabupaten/kota yang nilai SPBE-nya sudah lumayan baik, dan angka stuntingnya tinggi, agar mencoba mereplikasi pola penanganan stunting di Kabupaten Sumedang," tutur Menkes Budi.
Menkes Budi juga menyampaikan, selain penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sudah sangat baik, Kabupaten Sumedang juga ternyata memiliki proses bisnis dan sistem data yang terintegrasi.
Baca Juga: Pemkab Sumedang Terima 99 Pengaduan, Keluhan Infrastruktur Masih Mendominasi
"Selain membangun SPBE yang bagus, Sumedang juga sudah berhasil mengorkestrasi orangnya, bisnis prosesnya, dan sistem data elektroniknya telah menjadi satu. Sehingga beberapa program pemerintah, bukan hanya stunting, tapi program kemiskinan, dan program kemudahan memberikan izin-nya juga sudah jauh lebih baik," ujar Budi Gunadi.
Perintah yang disampaikan Presiden Jokowi ini, dibenarkan juga oleh Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir. Dony menyebutkan, dirinya diundang Presiden ke Istana Negara, untuk memaparkan pola digitalisasi yang telah berhasil diterapkan Pemda Kabupaten Sumedang, dalam menurunkan angka stunting.
"Iya betul, barusan Bapak Presiden meminta saya untuk turun langsung berkeliling membantu daerah-daerah lain, dalam mereplikasi pola digitalisasi penanganan stunting," ujar Bupati Dony, saat memberikan keterangan pers.
Dalam paparan singkatnya, Dony menjelaskan, tingginya angka stunting di Kabupaten Sumedang pada awal pemerintahan dirinya, mendorong dia untuk bisa bergerak cepat dalam menurunkan angka stunting.
"Dengan memanfaatkan teknologi digital, kami pun mencoba membuat sebuah platform yang bisa mempermudah dan mempercepat dalam mengambil keputusan," kata Dony.
Platform yang diberi nama "Simpati" (Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi) ini, akhirnya berhasil mengintervensi penangan stunting secara efektif.
