Network
KABAR PRIANGAN - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, meminta kepada Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, untuk turun langsung membantu penurunan angka stunting di daerah-daerah lain.
Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi, usai mendengarkan pemaparan Bupati Sumedang, terkait pola digitalisasi dalam mengintervensi penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang.
Seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, saat memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, di Istana Negara, Senin, 2 Januari 2022.
Baca Juga: Jadi Rujukan Nasional, Menkes RI Izin Adopsi Pola Penanganan Stunting Kabupaten Sumedang
Menkes Budi menyebutkan, dalam rapat tersebut Presiden meminta kepada Bupati Sumedang, supaya dapat membantu menerapkan pola digitalisasi penanganan stunting secara langsung di daerah-daerah lain yang angka kasus stuntingnya masih tinggi.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, Pak Bupati (Sumedang) diminta untuk turun langsung membantu mereplikasi pola digitalisasi penanganan stunting di daerah lain. Bukan sebagai pejabat Bupati, tapi dikirim untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati di daerah lain dalam mereplikasi pola digitalisasi penanganan stunting," ujar Menkes Budi.
Terkait hal tersebut, sambung Budi, Presiden juga memerintahkan agar penanganan stunting ini langsung berada di bawah koordinasi Wakil Presiden, Menko PMK, dan Kepala BKKBN.
Baca Juga: Bupati Sumedang Diundang Jokowi Paparkan Transformasi Digital dan Penanganan Stunting
Untuk sementara ini, kata Budi, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menko PMK dan Kepala BKKBN agar memilih 20 sampai 50 kabupaten/kota yang angka stuntingnya masih tinggi, untuk mereplikasi pola digitalisasi yang berhasil diterapkan di Kabupaten Sumedang.
“Bapak Presiden meminta, untuk memilih 20 sampai 50 kabupaten/kota yang nilai SPBE-nya sudah lumayan baik, dan angka stuntingnya tinggi, agar mencoba mereplikasi pola penanganan stunting di Kabupaten Sumedang," tutur Menkes Budi.
Menkes Budi juga menyampaikan, selain penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sudah sangat baik, Kabupaten Sumedang juga ternyata memiliki proses bisnis dan sistem data yang terintegrasi.
Baca Juga: Pemkab Sumedang Terima 99 Pengaduan, Keluhan Infrastruktur Masih Mendominasi
"Selain membangun SPBE yang bagus, Sumedang juga sudah berhasil mengorkestrasi orangnya, bisnis prosesnya, dan sistem data elektroniknya telah menjadi satu. Sehingga beberapa program pemerintah, bukan hanya stunting, tapi program kemiskinan, dan program kemudahan memberikan izin-nya juga sudah jauh lebih baik," ujar Budi Gunadi.
Perintah yang disampaikan Presiden Jokowi ini, dibenarkan juga oleh Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir. Dony menyebutkan, dirinya diundang Presiden ke Istana Negara, untuk memaparkan pola digitalisasi yang telah berhasil diterapkan Pemda Kabupaten Sumedang, dalam menurunkan angka stunting.
"Iya betul, barusan Bapak Presiden meminta saya untuk turun langsung berkeliling membantu daerah-daerah lain, dalam mereplikasi pola digitalisasi penanganan stunting," ujar Bupati Dony, saat memberikan keterangan pers.
Dalam paparan singkatnya, Dony menjelaskan, tingginya angka stunting di Kabupaten Sumedang pada awal pemerintahan dirinya, mendorong dia untuk bisa bergerak cepat dalam menurunkan angka stunting.
"Dengan memanfaatkan teknologi digital, kami pun mencoba membuat sebuah platform yang bisa mempermudah dan mempercepat dalam mengambil keputusan," kata Dony.
Platform yang diberi nama "Simpati" (Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi) ini, akhirnya berhasil mengintervensi penangan stunting secara efektif.
Baca Juga: Libur Nasional 2023, Ini 5 Tempat Wisata di Sumedang yang Bisa Dikunjungi Bareng Keluarga
"Program yang efektif akan tepat untuk menurunkan angka stunting. Melalui platform ini, semua stakeholders akan paham mengenai stunting berikut cara penanganan dan pengendalianya," ujar Bupati Dony.***
