Network
Wabup menambahkan, dengan adanya MoU tersebut, Pemkab Sumedang mendapatkan akses untuk mendapatkan data yang detail dan komprehensif berbasis keluarga dari hasil Register Sosial Ekonomi.
Baca Juga: Polres Gelar Silaturahmi dengan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Sumedang
"Tentu kami akan mendapatkan kualitas yang lebih baik ke depan sehingga proses pengambilan keputusan pemerintah dan hasilnya pun akan jauh lebih baik lagi,"katanya.
Kepala BPS RI, Margo Yuwono menyampaikan, peran data BPS sangat penting di berbagai aspek, misalnya ketika Indonesia dilanda krisis Covid-19 maupun krisis akibat kondisi global.
Oleh karena itu, kata Margo, data-data yang dihasilkan mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi memegang peran begitu sangat penting untuk dijadikan landasan bagi pemerintah menyusun strategi agar daya beli bisa dijaga dan pertumbuhan pulih seperti sebelum pandemi.
Baca Juga: Wabup Tegaskan ASN Sumedang Tidak Terpengaruh Hiruk Pikuk Jelang Tahun Politik
"Melihat peran data yang dihasilkan BPS begitu penting, maka BPS terus melakukan transformasi yang diarahkan pada dua aspek, yakni aspek di hulu adalah modernisasi bisnis proses serta bagaimana perbaikan manajemen di internal BPS," kata Margo.
Lanjut dikatakan Margo, untuk sisi hilir ada empat arah reformasi birokrasi BPS guna mendukung reformasi birokrasi tematik.
Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik diharapkan dapat berdampak secara optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Jembatan di Conggeang Sumedang Ambrol, Pengendara Motor Sampai Terperosok ke Sungai
