Network
KABAR PRIANGAN - Seratus lebih perwakilan korban banjir bandang Sungai Cimanuk, yang terjadi 20 September 2016 silam melakukan audensi dengan anggota Komisi II DPRD Garut di ruang utama DPRD, Rabu 20 September 2023.
Para korban yang didampingi Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Indonesia (AMPIBI) Garut diterima Ketua dan anggota Komisi II serta didampingi Kepala Disperkim, jajaran BPKAD, BPBD, dan unsur terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut banyak terungkap permasalahan tentang penanganan korban banjir bandang Sungai Cimanuk, yang belum terselesaikan.
Baca Juga: Pemkab Garut Salurkan Beras dari Bantuan Pemerintah Pusat untuk Masyarakat Miskin
Koordinator lapangan aksi, yang juga Ketua AMPIBI Garut, Andri Hidayatullah, menyampaikan sebenarnya banyak permasalahan yang harus segera diselesaikan sebelum Bupati Garut Rudy Gunawan berhenti dari masa jabatannya.
"Sebenarnya banyak tuntutan, namun kita prioritaskan pada satu hal yaitu legalitas kepemilikan rumah. Apakah itu hak guna pakai, hak bangunan atau ini menjadi hak milik masyarakat. Makanya dalam aksi ini difokuskan berkaitan dengan masalah itu.
Jadi prioritas utama yang menjadi tuntutan kami yakni terkait dengan legalitas kepemilikan rumah," ujar Andri usai aksi.
Baca Juga: Dadang Buaya Divonis 1 Tahun 10 Bulan, Jaksa Kejari Garut Ajukan Upaya Banding
Dia menjelaskan, jumlah korban banjir itu sekitar 800 rumah, yang direlokasi ke 8 titik, di 4 Kecamatan di antaranya Kecamatan Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Garut Kota, dan Kecamatan Karangpawitan.
"Jadi tuntutan kami itu, ya hanya itu saja soal legalitas rumah. Karena masalah ini belum tuntas, rencananya akan ada pertemuan selanjutnya. Kami minta masalah ini selesai sebelum habis masa jabatan Bupati Garut Rudy Gunawan," ujarnya.
