Bupati Garut Kaji Potensi Hilangnya PAD dan Langkah-langkah Meritokrasi

- 8 Januari 2024, 17:35 WIB
Bupati Garut Rudy Gunawan saa pelaksanaan rakor bersama SKPD dan BUMD di Lingkungan Pemkab Garut, di Aula BPKAD Garut, Jalan Kiansantang, Garut Kota, Senin, 8 Januari 2024.
Bupati Garut Rudy Gunawan saa pelaksanaan rakor bersama SKPD dan BUMD di Lingkungan Pemkab Garut, di Aula BPKAD Garut, Jalan Kiansantang, Garut Kota, Senin, 8 Januari 2024. /kabar-priangan.com/DOK/

KABAR PRIANGAN - Bupati Garut Rudy Gunawan, memimpin rapat koordinasi (rakor)bersama SKPD dan unsur BUMD di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Senin 8 Januari 2024, rakor membahas peningkatan pendapatan, kajian potensial loss PAD, dan penerapan meritokrasi.

Sekda Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyampaikan pesan dari Bupati agar, Badan Pendapatan Daeran(Bapenda) dapat meningkatkan pendapatan dengan fokus pada potensi kehilangan (potential loss) Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Loss potensi yang dimiliki harus menjadi kajian, sehingga nanti Bapenda juga bisa bekerja sama dengan Bappeda, bagaimana menetapkan rencana dalam kerangka meningkatkan pendapatan kita," ujar Nurdin Yana.

Baca Juga: Dua Perempuan di Garut Nekat jadi Pelaku Jambret

Sedangkan kepada BPKAD diminta mengidentifikasi aset idle (tidak bergerak), yang bisa dikerjasamakan dengan pihak lain sehingga hal tersebut mampu meningkatkan pendapatan yang dimiliki. 

Begitu pula dengan retribusi parkir diharapkan bisa dioptimalkan sehingga mampu meningkatkan PAD Pemkab Garut.

Dalam konteks meritokrasi, kata Nurdin, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Garut diminta untuk melakukan studi tiru atau semacam pembelajaran ke kabupaten/kota lain mengenai konsekuensi atas diraihnya nilai A untuk meritokrasi. 

Baca Juga: Longsor di Banjarwangi Garut Akses Jalur Utama Sempat Terputus

Nurdin menilai langkah-langkah tersebut sebagai tanggung jawab dan legasi bupati dan wakil bupati sebelum meninggalkan Pemkab Garut, untuk memastikan peningkatan tanpa silang pendapat di lingkungan ASN.

"Artinya dari satu sisi kita tidak perlu lagi ada open biding (kegiatan lelang), nah ini juga yang diminta oleh beliau ke BKD untuk segera melihat dan merumuskan, sehingga nanti besok untuk menetapkan eselon II itu tidak perlu lagi open biding," ucapnya.***

Editor: Nanang Sutisna


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x