Network
KABAR PRIANGAN - Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) melakukan audensi di Aula Wakil Bupati di Komplek Setda Pemkab Garut, Selasa 6 Februari 2024. Mereka mempertanyakan tentang aturan pendistribusian beras bantuan ke masyarakat.
Audensi FPPG ini diterima oleh Asisten Daerah (Asda) 2 bidang ekonomi, Hj. Teti Sarifeni, Kepala DKP Garut, Kepala Kantor Pos, Perwakilan Dinas Sosial, Kepala Bulog cabang Ciamis, dan unsur instansi terlait lainnya.
Ketua FPPG Asep Nurjaman mengatakan, maksud dan menggelar audensi ini, yakni ingin diskusi tentang penyaluran beras bantuan dari pusat untuk masyarakat Garut.
Baca Juga: Longsor di Banjarwangi Garut Sebabkan 3 Rumah Rusak dan Warga Mengungsi
"Ternyata di lapangan ada temuan di antaranya kualitas jelek, ada kutu. Kemudian berat timbangannya kurang. Dan diduga banyak penyimpangan.Nah oleh karena itu kita menggelar audensi ini untuk berdiskusi untuk mencari solusi agar tidak terjadi berkepanjangan," ucapnya.
Asep Nurjaman mempersoalkan juga terkait pengawasan Bulog terhadap 6 mitra kerjanya yang melakukan pendistribusian bantuan beras tersebut.
"Kenapa bulog tidak langsung menyalurkan bantuan beras tersebut. Kenapa harus lewat mitra?, Dengan cara seperti itu akan banyak sekali penyimpangan- penyimpangan, sehingga mencoreng nama baik Bulog itu sendiri," ujarnya.
Baca Juga: Pj Gubernur Jabar Pastikan Kondusifitas Jelang Pemilu 2024 di Garut
"Banyak penyimpangan, contoh waktu tahun 2023 pembagian beras di Cihuni itu yang tadinya harus 10 kilogram malah jadi 8 kilo Hal itu bukan sekali dua kali terjadi tapi beberapa kali, bagaimana pengawasanya ko bisa seperti itu," ujarnya.
Asep berharap, harus ada pengawasan yang lebih sehingga proses penyaluran beras tersebut tidak sampai terjadi kurang lagi.
