Network
KABAR PRIANGAN - Pengacara Ai Giwang Sari Nurani.H.H. dan Anang Fitriana, S.H.CPL dari Notaris Dr. (Chand) Sulyanati, S.H., M.Si., M.Kn. memberikan hak jawab mengenai pemberitaan media yang baru-baru ini beredar soal sertifikasi tanah di Tanjung Cemara, Pangandaran.
"Dalam hal ini kami sampaikan keberatan dengan beberapa pernyataan yang menuduhkan bahwa klien kami (notaris inisial S) terlibat sengaja melakukan pencatutan nama dalam sertifikat tanah Tanjung Cemara yang saat ini menjadi polemik," kata Giwang dalam keterangan tertulis, Minggu 18, Februari 2024.
"Dapat saya jelaskan bahwa klien kami telah menjalankan prosedur yang benar dalam pembuatan akta jual beli, kami jelaskan tugas dan wewenang klien kami," tambah Giwang.
Dalam pernyataan tersebut, Giwang menyebutkan, bahwa kliennya adalah Notaris/PPAT di Kabupaten Pangandaran yang tersumpah sejak Tahun 2013.
Kemudian bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang disebut PPAT.
"Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun," terangnya.
Selanjutnya, bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Wewenang dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, salah satunya adalah membuat akta jual beli.
