Network
Massa aksi pun mendesak Ketua KPU Kota Tasikmalaya Asep Rismawan untuk mendatangi massa aksi dan meminta membacakan tuntutan dalam aksi tersebut. Selain dibacakan, massa juga meminta KPU Kota Tasikmalaya mentampaikan tuntutan massa aksi kepada KPU Pusat.
Setelah diterima Ketua KPU Kota Tasikmalaya Asep Rismawan, massa aksi bergerak menuju Kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya di Jalan Letnan Harun Sukarindik Kota Tasikmalaya. Di Kantor Bawaslu massa diterima langsung Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya Zaki Pratama Sauri. Seperti hanya kepada ketua KPU, ketua Bawaslu juga diminta massa aksi untuk menemui massa aksi untuk menerima poin tuntutan dan diminta untuk menyampaikannya ke Bawaslu Pusat.
Isi tuntutan kepada KPU dan Bawaslu
Adapun isi dari tuntutan massa aksi terhadap Bawaslu Kota Tasikmalaya agar segera menindak tegas segala bentuk kecurangan yang telah disampaikan oleh berbagai pihak disertai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlalu, sebagaimana telah diaturdalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, serta Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
Bawaslu pun dituntut harus segera membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan alasan Cawapres Prabowo yaitu Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai cawapres sesuai Ketentuan Pasal 169 Huruf Q, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
Hal lainnya, para komisioner KPU dinilai terbukti melanggar kode etik yg telah diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu, KPU telah memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.
KPU juga dituntut segera melakulan diskualifilasi kepada pasangan capres dan cawapres yg tidakmemenuhi syarat yg telah diatur dalam peraturan KPU. Selain itu KPU dan Bawaslu harus membatalkan seluruh hasil Pemilu 2024 karena diduga kuat berdasarkan bukti-bukti otentik yg telah diakui oleh KPU dan Bawaslu telah terjadi banyak kesalahan dan kecurangan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2017, Pasal 488 sampai Pasal 553.
Baliho caleg dicopot
Setelah menyampaikan tuntutan, massa aksi sempat marah dengan masih adanya gambar caleg dari salah satu partai politik yang dipasang tidak jauh dari kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya. Massa mendesak Bawaslu menurunkan gambar caleg tersebut dengan alasan melanggar aturan karena masih dipasang setelah melewati massa tenang dan waktu pemilu sudah selesai.
Sempat mendapat penolakan dari pihak Bawaslu dengan alasan penurunan alat peraga kampanye harus melibatkan berbagai pihak, hal itu menimbulkan ketegangan antara massa aksi dengan pihak Bawaslu. Massa pun melakukan aksi membakar ban bekas sehingga aksi semakin panas.
Namun dengan difasilitasi pihak kepolisian, pihak Bawaslu dan perwakilan massa aksi melakukan pembahasan terkait hal itu, hingga akhirnya Bawaslu Kota Tasikmalaya tidak melarang massa aksi untuk menurunkan gambar caleg tersebut. Setelah merobek dan menurunkan gambar salah satu caleg itu, massa aksi dengan tertib membubarkan diri.
