Anggaran Dana Abadi dan Polemik Bagi Kemajuan Kebudayaan Indonesia

14 Januari 2024, 07:29 WIB
Ragam budaya daerah Indonesia yang harus dilestarikan sebagai bentuk pemajuan kebudayaan dengan sokongan dana abadi dan polemik /kemenparekraf.go.id/

 

KABAR PRIANGAN - Kebudayaan adalah salah satu sektor penting yang dapat mempengaruhi dan menyokong pembangunan nasional. Masa depan Indonesia bergantung pada perkembangan kebudayaannya. Maka sektor ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah salah satunya terkait dengan anggaran.

Anggaran kebudayaan yang digelontorkan oleh pemerintah sangat berpengaruh bagi pengembangan kebudayaan itu sendiri dan ekosistem di dalamnya. Untuk mendukung hal tersebut, dilansir dari pikiran-rakyat.com pada 14 Januari 2024, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sedang mengupayakan Dana Abadi Kebudayaan tahun 2024 sebesar Rp 7 triliun.

Dana Abadi Kebudayaan tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan dan kemajuan kebudayaan daerah di Indonesia. Anggota DPR Komisi X, Ledia Hanifa, mengingatkan agar penyaluran dana tersebut menjadi program yang komperhensif dan tidak sporadis. Rekontruksi Jalur Rempah adalah salah satu contohnya.

Baca Juga: Curug Cipadayungan Destinasi Tempat Wisata Alam di Sumedang yang Keindahannya Mampu Memikat Hati

Pemerintah menargetkan agar Jalur Rempah dapat diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Namun di sisi lain, Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid, mengaku bahwa data mengenai Jalur Rempah masih minim meski telah dilakukan penelitian selama beberapa tahun.

Meski begitu, tidak mustahil bagi Indonesia untuk terus menelusuri Jalur Rempah tersebut. Seperti RRC yang berhasil dalam merekontruksi Jalur Sutra, salah satu bagian dari peradaban manusia.

Sejak tahun 1950, kebudayaan merupakan satu polemik yang terus dibicaran oleh para budayawan. Saat itu, sebagai bangsa yang baru merdeka, kebudayaan merupakan identitas bangsa yang harus dirumuskan. Konstruksi tersebut diperlukan karena kebudayaan Indonesia telah menerima beragam pengaruh dari bangsa lain.

Baca Juga: Kasus Gagal Ginjal Akut, YLKI: Produsen Farmasi Wajib Beri Kompensasi dan Ganti Rugi kepada Korban & Keluarga

Perkembangan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh peran negara dan masyarakat. Dan menjadi satu hal yang menarik, ketika negara tidak mampu memfasilitasi dan menyediakan anggaran, masyarakat justru menjadi sangat kreatif dan mendapat pengakuan dari dunia.

Kreativitas para seniman di Indonesia terus berkembang dengan adanya polemik dan dialog kebudayaan yang intens. Sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh teater muda Indonesia, AB Asmarandana, bahwa seni itu hidup karena adanya polemik.

“Seni itu akan terus hidup justru karena sebuah polemik, yang terus menerus diperbincangkan, polemik dengan sendirinya akan merangsang pemikiran, sehingga terus berkembang dan tidak pernah mati, ” kata AB Asmarandana dalam sebuah diskusi di Ngaos Art Tasikmalaya (12/1/2024).

Baca Juga: Rebranding Prabowo Disorot Media Asing, Disebut ‘Kakek Gemoy’

Di Indonesia sendiri dialog kebudayaan seringkali digagas secara mandiri oleh beberapa organisasi yang justru tanpa campur tangan pemerintah. Seperti Federasi Teater Indonesia yang menggagas Dialog Kebudayaan bersama negarawan seperti Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, Meutia Hatta, dan lainnya pada tahun 2014 di Taman Ismail Marzuki Jakarta.

Bahkan sejak tahun 1930an telah terjadi Polemik Kebudayaan di antara para budayawan Indonesia pada saat itu, seperti Sutan Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, Ki Hajar Dewantara, dan lainnya. Namun ketika terjadi gesekan antara pendukung Manifes Kebudayaan dan Lekra/PKI, unsur politik masuk terlalu dominan, sehingga intensitas dialog masalah kebudayaan menurun.

Pemajuan kebudayaan erat kaitannya dengan pemikiran. Maka kontribusi berupa pemikiran sangat penting untuk menentukan arah perkembangan pemajuan tersebut. Rekontruksi Jalur Rempah sebagai rekontruksi budaya Indonesia tidak akan tercipta dengan logis dan konkret jika tidak ada pemikiran ke arah sana. Selain itu, anggaran yang diberikan oleh pemerintahpun menjadi salah satu bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap kemajuan budaya.***

Editor: Yuni Kartika

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

Terpopuler