Network
Menurut Cahyono, perjanjian jual beli BBM nontunai antara Pertamina Patra Niaga, yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina dengan PT Asmin Koalindo Tuhup diduga ada indikasi kerugian negara.
Cahyono menjelaskan, atas transaksi yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga pada periode 2009-2012 berdasarekan Surat perjanjian yang ditandatangani Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga dan Direktur PT AKT terdapat dugaan perbuatan melawan hukum.
"Dalam kontraknya itu, keduanya sepakat pada periode 2008 sampai 2010 melakukan transaksi sebesar 1.500 kiloliter perbulan. Berikutnya, pada periode 2010 hingga 2011 PT Pertamina Patra Niaga menambah volume pengiriman menjadi 6.000 kl/bulan (Addendum I)," ungkapnya.
"Sementara itu, pada periode 2011 sampai 2012 PT PPN menaikkan volume menjadi 7.500 kl/pemesanan (Addendum II)," sambungnya.
Menurut Cahyono, Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga diduga melanggar batas kewenangan atau otorisasi untuk penandatangan kontrak jual beli BBM yang nilainya di atas Rp50 miliar.
Baca Juga: Sebanyak 69 Produk Obat Sirup Dari 3 Perusahaan Farmasi Dicabut Izin Edarnya Oleh BPOM
Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Patra Niaga Nomor: 056/PN000.201/KPTS/2008 Tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pelimpahan Wewenang, Tanggung Jawab, dan Otorisasi.
Cahyono menyebutkan bahwa PT AKT tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 14 Januari 2011 hingga 31 Juli 2012 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 19,751,760,915,- dan USD 4,738,465.64 sehingga totdalnya berjumlah sebesar Rp. 451,663,843,083,20.
Lebih lanjut Cahyono mengatakan bahwa Direksi PT PPN pada saat itu tetap melanjutkan kontrak penjualan BBM non tunai kepada PT AKT tanpa ada upaya untuk melakukan penagihan, Sehingga, PT PPN mengalami kerugian akibat tidak adanya pembayaran.
